AKURAT.CO – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Pantas Nainggolan, menegaskan bahwa pihaknya menunggu Pemprov DKI Jakarta yang akan komunikasi terkait Raperda ERP atau jalan berbayar.
Diketahui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal electronic road pricing (ERP) masuk ke dalam PL2SE.
Menurutnya, hal tersebut baru saja ia ketahui dari awak media yang mencoba konfrimasi kebenaran tersebut.
“Belum, belum ada (info Pemprov akan komunikasi ke DPRD). Kami baru dapat info dari media-media aja nih (kalau Pemprov DKI mau melalukan komunikasi),” ujar Pantas saat dikonfrimasi, Selasa (14/2/2023).
Oleh karena itu ia menegaskan, apabila tidak adanya komunikasi oleh Pemprov DKI terkait hal tersebut, pihaknya akan memanggil Pemprov DKI.
“Makanya kami menunggu dari sana (Pemprov DKI), kalau tidak ada (komunikasi) kami akan panggil,” tambah Pantas.
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan penarikan terkait Raperda PL2SE soal electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar dari DPRD DKI Jakarta.
“Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan,” ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).
Ia menegaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta akan melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Sebab menurutnya, Raperda tersebut masih dalam pembahasan di DPRD DKI.
“Kami akan komunikasi dengan dewan. karena kan masih dalam pembahasan di dewan,” sambung Syafrin.
Syafrin menuturkan, bahwa komunikasi yang dilakukan untuk mengkaji lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder.
“Akan dikomunikasikan untuk kami kaji lebih komprehensif dengan melibatkan kembali seluruh stakeholder,” pungkas Syafrin. (*)
