AKURAT.CO – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Selatan di Kantor Wali Kota masing-masing, pada Kamis (16/3/2023).
Heru menyatakan, Musrenbang ditujukan untuk membahas rencana program dan kegiatan pembangunan tingkat wilayah yang bersumber dari aspirasi masyarakat, serta prioritas pembangunan daerah.
“Arahan yang saya sampaikan terkait penanggulangan dalam mengentaskan kemacetan, banjir, kemiskinan, hingga stunting. Selain itu juga untuk memperkuat dan mempercantik infrastruktur sebagai bagian untuk mendukung event Keketuaan ASEAN,” sambung Heru.
Kegiatan Musrenbang diselenggarakan secara berkeliling di seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi Jakarta sebagai landasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Heru juga mengajak jajarannya untuk saling berkoordinasi dan bersinergi, khususnya untuk mengantisipasi kondisi ekonomi pada tahun 2024 yang diprediksi menjadi tahun pemulihan pascapandemi Covid-19.
Sedangkan resesi global diperkirakan akan mengancam pada 2023. Akselerasi perekonomian tentu diperlukan, sehingga kondisi perekonomian dapat pulih seperti sebelum pandemi.
“Karena pembahasan Musrenbang tahun ini adalah untuk kebijakan di tahun 2024, maka kita semua harus waspada akan potensi kondisi perekonomian. Oleh karena itu diperlukan jaringan pengamanan sosial, di mana Dinas PPKUKM, Dinas Dukcapil, serta Bappeda saling bersinergi untuk membaca situasi ke depan,” sambung Heru.
Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memfokuskan pembangunan tahun 2024 pada peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi inklusif dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.
Oleh karena itu menurutnya tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah Transformasi Jakarta sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia.
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan tahun 2024 akan diprioritaskan untuk menangani enam isu utama.
Yaitu; penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, antisipasi dampak resesi ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan nilai demokrasi. (*)
