AKURAT.CO – Komisi D DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, hingga saat ini pelaksanaan program antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya kerap tumpang tindih.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menyatakan, karena banyaknya yang tumpang tindih mengakibatkan banyak program pembangunan yang baru justru terkesan merusak program yang terdahulu.
Sehingga ia menegaskan, untuk tidak akan terjadi lagi tumpang tindih terhadap SKPD
“Jadi jangan lagi terjadi sudah dibangun jalan oleh satu SKPD lalu karena belum ada ini dan itu, digali lagi di jalan yang baru dibangun,” ujar Pantas melalui keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023).
Oleh karena itu kata dia, saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi Bappeda untuk mengintegrasikan untuk melihat semua kegiatan secara keseluruhan lintas SKPD.
Ia juga mencontohkan, kegiatan penanganan banjir di satu wilayah tidak berjalan sempurna justru karena beririsan dengan urusan dinas lain.
“Momentumnya adalah sekarang untuk mengintegrasikan semua kegiatan. Saling mendukung. Jadi, katakanlah apa yang sedang dicanangkan Dinas Tata Air di satu wilayah, semua SKPD lain juga melakukan kegiatan pembangunan yang lain disana,” tambah Pantas.
Selain itu Pelaksana Harian (Plh) bidang Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Deftrianov menyatakan, selama beberapa tahun belakangan ini, Bappeda DKI Jakarta selalu mendorong agar ada sinkronisasi program antar SKPD.
“Terkait masalah sinkronisasi program, pada prinsipnya itu sudah kita jalankan. Jadi sejak tahap awal sebelum penginputan sekalipun oleh SKPD itu termasuk salah satu point penting yang kita tekankan,” ujar Deftrianov.
Ia juga menegaskan, apabila terdapat pengadaan tanah oleh suatu Dinas tertentu. Ia akan mendorong SKDP lain untuk men-support hal tersebut.
“Jadi misalnya (Dinas) Bina Marga mau mengadakan tanah untuk pembangunan jalan, tapi, manakala ada akses perlintasan untuk ke hunian yang membutuhkan tanah, itu kita dorong SKPD lain untuk support itu,” sambung Deftrianov.[]
