AKURAT.CO – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda angkat bicara, terkait anggaran rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang mencapai Rp 2,9 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Menurutnya, rehabilitasi rumah dinas merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun.
“Kalau rehabilitasi rumah dinas memang itu kegiatan rutin (tahunan),” ujar Ida saat dikonfrimasi, Senin (20/3/2023).
Namun menurutnya, anggaran yang diberikan tidak selalu terserap. Sebab alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kejadian mendadak seperti atap bocor.
“Tapi memang tidak selalu terserap (anggarannya). Kan kita tidak pernah tahu, misalnya rumahnya mendadak ada atap yang bocor, biasanya sih begitu,” sambung Ida.
Ia menegaskan, kalau tidak dianggarkan untuk perbaikan. Apabika terkena gempa bumi atau rumah rusak karena hal lain tidak bisa diperbaiki.
“Karena kalau tidak dianggarkan untuk perawatan, misalnya ada gempa bumi, ya kita tidak bisa memperbaiki. Ini untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” sambung Ida.
Lebih lanjut menurutnya, rumah dinas untuk Gubernur DKI Jakarta saat ini rentan rusak. Sebab Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak menempati rumah dinas.
“Jadi gini, rumah tuh kasian, kalau tidak terpakai malah gampang rusak. Misalnya ada bocor dan sebagainya,” sambung Ida.
Diketahui, dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP) terdapat anggaran rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta.
Dalam situs tersebut, rehabilitas rumah Dinas termasuk ke dalam Anggaran Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta dengan anggaran senilai Rp 2,9 miliar.
“Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Satuan kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Detail lokasi (rumah dinas Heru Budi) Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Kota Jakarta Pusat,” tulis isi Sirup LKPP, Senin (20/3/2023).
Selain itu dalam situs tersebut, rehabilitasi mencangkup perbaikan atap, dinding dan lantai yang dihadwalkan untuk pemilihan jasa konstruksi mulai Juli-Agustus 2023 dan pelaksanakan kontrak akan dimulai pada bulan Septembe-Desember 2023.
