AKURAT.CO – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan alasannya membiarkan posisi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kepala Bina Marga DKI Jakarta kosong.
Sebab, Widyastuti yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta telah dimutasi sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Selain itu, Hari Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, juga telah dimutasi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Ia menyatakan, Widyastuti memiliki pengalaman dalam mengatasi kondisi genting saat covid-19 lalu. Sehingga apabila Widyastuti naik menjadi Asisten dapat melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstream.
“Gini, kepala dinas kesehatan bBu Widyastuti berpengalaman mengatasi kondisi genting covid. Kalau ngurusin Dinkes aja kan stunting susah. Tapi kalau beliau naik menjadi asisten, bisa intervensi miskinnya, kemiskinannya, miskin ekstrem, bisa intervensi,” ujar Heru di Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Kata dia, stunting disebabkan karena adanya kemiskinan. “Stuntingnya kan karena kemiskinan. Pendidikan juga kan di bawah Kesmas (kesejahteraan rakyat), jadi ngelihatnya lebih tinggi lagi,” sambung Heru.
Namun, saat ditanya mengenai alasannya melakukan mutasi jabatan Hari Nugroho, Heru enggan menjelaskan.
Mengingat Bina Marga menangani infrastruktur dan mengurangi tingkat kemacetan Jakarta yang naik menjadi posisi 29 dari total 389 kota di 56 Negara di dunia tahun 2022, bila dibandingkan dengan tahun 2021 Jakarta menempati posisi 46 kota termacet.
“Iya nanti kita kelarin (kemacetan), kan ada saya juga,” sambung Heru.
Lebih lanjut ia menyatakan, posisi Kadinkes DKI dan Kepala Bina Marga akan dilakukan bidding. Sehingga akan segera terisi kembali.
“Iya (posisi Kadinkes DKI dan Kepala Bina Narga DKI) lagi di-bidding, enggak nyampe dua bulan diisi. Boleh dong ya?,” sambung Heru.
Kata dia, dalam proses bidding pejabat DKI Jakarta akan lebih diutamakan untuk posisi tersebut. “Yang tahu situasi DKI kan orang DKI, jadi diutamakan yang pejabat dari DKI,” pungkas Heru. (*)
