News

Kadishub DKI Berjanji Tarik Raperda Terkait ERP

AKURAT.CO

*Kadishub DKI Berjanji Tarik Raperda Terkait ERP*

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo berjanji akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI.

Hal tersebut, dikatakan Syafrin saat menemui para ojek online yang menolak penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).

“Saya tegaskan, saat ini Raperda sudah berada di DPRD. Kami akan koordinasikan dengan DPRD untuk Raperdanya dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta,” ujar Syafrin.

Oleh karena itu menurut Syafrin, Raperda tersebut akan dilakukan kajian ulang secara komprehensif oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ia juga menyatakan, dalam mengkaji ulang akan ada perwakilan dari angkutan online. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Saya sampaikan, bahwa dalam mengkaji ulang regulasi akan ada perwakilan angkutan online. Sehingga hasil dari regulasinya nanti sesuai kebutuhan kita semua, dalam rangka Jakarta yang lebih lancar ke depan,” sambung Syafrin

Perlu diketahui, diberitakan sebelumnya ribuan ojek online menggelar aksi demonstrasi untuk menolak penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di depan Balai Kota, Jakarata Pusat, Rabu (8/2/2023).

Berdasarkan pantauan Akurat.co dilokasi, peserta aksi melakukan aksi unjuk rasa sekitar pukul 13.10WIB.

Selain itu massa aksi datang dari berbagai komunitas ojok online yang tersebar di DKI Jakarta.

Komando aksi demo menilai, bahwa penerapan ERP di Jakarta dapat merugikan masyarkat.

“Tolak ERP di jalanan Jakarta, karena itu merugikan masyarkat. Pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan didalam provinsi,” ujar Komando aksi demo.

Selain itu massa juga meminta agara Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar penerepan ERP di Jakarta dapat dikaji ulang untuk dibatalkan.

“Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan! Kami mohon kepada Gubernur, anggota DPRD DKI yang bijaksana, yang telah memunguti pajak untuk rakyatnya,” sambung Komando.

Sementara itu massa juga meminta agar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo agar dipecat dari jabatannya sebagai pertanggung jawaban.

“Kau harus bertanggungjawab pak, karena Pj Gubernur tidak mungin menerbitkan ERP. Jadi pak syafrin harus dicopot sebagai pertanggung jawaban,” pungkas Komado.[]

Berita Terkait