PENTING! Mendagri Perintahkan Bupati dan Wali Kota se-Banten Segera Pindahkan Rekening Umum Kas Daerah ke Bank Banten

AKURAT JAKARTA - Bupati dan wali kota se-Provinsi Banten diminta untuk memindahkan rekening umum kas daerah (RKUD) ke Bank Banten.

Perintah tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat Nomor 900.1.1U.2/1T56/SJ.

Surat Mendagri tersebut bersifat segera. Artinya, perihal pemindahan RKUD ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten (Perseroda) Tbk ini harus segera dilakukan.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut, diterbitkan pada Rabu, 17 April 2024.

Baca Juga: Polemik Masalah THR Lebaran, Total 291 Perusahaan Dilaporkan ke Disnaker Jakarta

Dijelaskan bahwa surat tersebut terbit sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.

Total ada 6 poin arahan Mendagri Tito dalam surat tersebut dengan rincian sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan antara lain, dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka RKUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2. Bahwa sesuai Butir B.2 Huruf b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentiang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

3. BPD Banten (Perseroda) Tbk. telah menjadi BUMD dengan mempedomani amanah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023. Oleh karena itu, BPD Banten (Perseroda) Tbk. berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah Provinsi Banten.

Baca Juga: Polisi Buru Inisial R, Diduga Pemasok Vape Ganja untuk Chandrika Chika dan Kawan-kawan

4. Untuk itu, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan stakeholders terkait perlu memberikan dukungan dalam rangka penguatan BPD Banten (Perseroda) Tbk. sebagai bentuk komitmen dan partisipasi untuk memperkuat struktur keuangan dan peningkatan perekonomian daerah di wilayah Banten melalui penguatan struktur permodalan BPD Banten (Perseroda) Tbk. antara lain penyertaan modal, penempatan deposito dan investasi lainnya, serta penempatan RKUD pada BPD Banten (Perseroda) Tbk.

5.Berkenaan dengan hal lersebut, agar Saudara/Saudari Bupati dan Wali Kota untuk melakukan langkah penempatan RKUD pada BPD Banten (Perseroda) Tbk. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Gubemur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan fasilitasi penempatan RKUD tersebut pada angka 5 dan melaporkan pelaksanaan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 30 April Tahun 2024.

Baca Juga: Pendatang Baru di DKI Jakarta Tembus 1.038 Orang, 78 Persen Berpendidikan di Bawah SMA

Surat tersebut juga ditembuskan ke pihak-pihak terkait dari mulai Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian juga ditembuskan DPRD Provisni Banten dan 8 DPRD kabupaten dan kota se-Banten. (*)