Munas Hidayatullah, Soroti Regenerasi dan Modernisasi Manajemen

AKURAT JAKARTA – Organisasi massa Islam Hidayatullah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VI di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Munas ini secara khusus menyoroti pentingnya regenerasi dan modernisasi manajemen agar organisasi tetap relevan dan progresif di tengah tantangan era digital.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Ustaz Dr. Nashirul Haq, M.A., menegaskan bahwa memasuki usia 50 tahun kedua, Hidayatullah harus dikelola oleh generasi muda yang profesional, berintegritas, dan berkompetensi tinggi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

“Organisasi yang sudah berusia setengah abad ini harus lebih maju dan progresif. Kita harus beradaptasi, mengembangkan diri dengan manajemen modern dan dukungan teknologi agar dapat melaju lebih cepat menuju kejayaan umat,” ujar Nashirul kepada wartawan.

Baca Juga: Program KUR Nasional Mengalir ke Luar Jawa, di Papua Sasar 145 Pelaku UMKM

Munas VI Hidayatullah mengusung tema “Sinergi Anak Bangsa Menyongsong Indonesia Emas 2045,” yang menurut Nashirul, menjadi wujud komitmen untuk memperkuat kolaborasi antar elemen bangsa.

“Kejayaan umat dan bangsa ini hanya bisa kita raih melalui sinergi dan kerja sama. Kita semua memiliki cita-cita yang mulia, meski berjuang di wadah yang berbeda,” tambahnya.

Nashirul menekankan bahwa Munas bukan sekadar agenda rutin lima tahunan atau ajang pemilihan kepengurusan baru, melainkan wadah konsolidasi nasional. Tujuannya adalah menajamkan visi, misi perjuangan, dan menetapkan arah kebijakan strategis organisasi ke depan.

Baca Juga: Mootiara Merapat! Tiara Andini Edelweiss Showcase 2025 Digelar di Balai Sarbini Jakarta pada 21 November, Segini Harga Tiketnya

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerukan agar seluruh peserta Munas menjunjung tinggi semangat ukhuwah dan persaudaraan, serta menjaga suasana yang damai dan santun dalam proses pengambilan keputusan.

Pembukaan Munas VI Hidayatullah turut dihadiri oleh Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah.