Perkuat Proyek Penanggulangan Banjir di Jakarta, Pemprov DKI Ingin Tambah Anggaran untuk Beli Pompa dan Normalisasi Sungai

AKURAT JAKARTA - Dalam rangka memperkuat proyek penanggulangan banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran Rp210 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2024.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum saat rapat bersama Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Ika menjelaskan, dana Rp210 miliar tersebut merupakan uang muka yang digunakan pembelian pompa dan normalisasi sungai yang mencakup pembuatan polder dan sheet pile alias turap.

Baca Juga: Tanggapi Isu Tidak Jadi Diusung PKS di Pilgub DKI 2024, Begini Respon dari Anies Baswedan

"Nah pertanyaannya apakah ini lelang? Jadi uang Rp210 sekian miliar ini sebenernya uang muka. Kami rencanakan uang muka untuk tahun anggaran ini hanya untuk kegiatan yang supply by owner. Jadi untuk polder dan sungai," jelas Ika.

Ia pun menjelaskan, nantinya uang muka tersebut akan digunakan untuk membeli pompa dan sheet pile melalui E-Katalog, aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

"Untuk pompa sudah bisa untuk e-katalog. Jadi kita bisa klik e-katalog untuk uang mukanya. Kemudian sheet pile normalisasi sungai itu juga sudah bisa supply by owner, jadi kita bisa klik di e-katalognya kemudian kita berikan uang muka, di aturannya juga bisa," jelasnya.

Baca Juga: Temuan 60 Anak Kena Gagal Ginjal di RSCM, Fraksi Golkar Desak Pemprov DKI Beri Perhatian Serius

Kemudian, ia menjelaskan pembuatan polder dilakukan di Bulak Cabe, Kayu Putih Rawa Terate, Cempaka Putih, Mangga Raya, Cengkareng Kalideres, Ancol, Cilincing, dan Rawa Terate Kampung Sawah.

Sementara, untuk normalisasi sungai dilakukan di inlet Waduk Rawa Badak dan Kali Cakung Lama untuk segmen Pegangsaan Dua.

"Kemudian ada di Kali Jati Kramat, untuk membantu kewenangan kementerian PUPR, Kemudian di Kali Angke, juga untuk membantu kewenangan kementerian PUPR," tuturnya.

Baca Juga: Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Sabtu 10 Agustus 2024, Cek di Sini Infonya

Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa pengajuan anggaran ini berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Ika menyebut proyek ini juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Ini hasil evaluasi banjir dan genangan tahun 2023 dan 2024. Pada saat kita menganggarkan di anggaran tahun 2024 adalah hasil evaluasi dari tahun 2020,2021, dan 2022. Kemudian untuk di APBDP ini karena ada evaluasi 2023 dan 2024," ujarnya. (*)