Atasi Banjir Kiriman di Jakarta, Legislator Golkar Sardy Wahab Minta Pemprov Kerja Sama dengan Kementerian PUPR Urusi 13 Sungai

AKURAT JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Sardy Wahab meminta agar Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurusi 13 sungai di Jakarta untuk atasi banjir kiriman.

Sebelumnya, Sardy menyebut bahwa permasalahan banjir di Jakarta ini disebabkan oleh banjir kiriman yang berasal dari daerah penyangga, terutama dari wilayah Bogor.

"Kalau kita lihat permasalahan banjir ini bukan disebabkan hujan yang mengguyur di Jakarta itu, tetapi lebih pada kiriman air yang ada dari Bogor," ujar Sardy di Jakarta, dikutip Jumat (7/3/2025).

Baca Juga: Pemprov DKI Aktifkan 500 Pompa Air untuk Tangani Banjir, Ketua Fraksi Golkar Judistira Hermawan: Perlu Dilakukan Audit

Ia menjelaskan, semua aliran sungai ini masuk ke masyarakat karena tidak bisa ditampung. Padahal, menurutnya, kondisi hujan di Jakarta tidak begitu deras.

Untuk mengurusi persoalan ini, ia pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung harus bekerja sama dengan Kementerian PUPR yang memiliki wewenang terhadap 13 sungai di Jakarta.

"Nah, kalau sudah kewenangan Kementerian, ya tidak ada penyelesaian kalau begini ceritanya. Ya saya minta juga kepada pimpinan tentu dengan Gubernur ya, bekerja sama lah dengan Kementerian," tuturnya.

Baca Juga: Dihadiri Ketua Golkar Jakarta Zaki Iskandar, Basri Baco Gelar Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama

Ia juga meminta agar tidak menyalahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang sudah berusaha menangani banjir ini. Menurutnya, mereka telah bekerja keras dengan baik di lapangan.

"Jangan kita hakimi terus SDA, siang-malam dia sudah bekerja. Saya melihat sendiri dalam arti kata, bekerja di lapangan SDA termasuk di Jakarta Timur, ya sudah dingin, kena kotoran," ujarnya.

Ia juga meminta agar pihak Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencari solusi. Dengan itu, anggaran yang diberikan tidak terbuang hanya untuk penyelesaian banjir terus.

Baca Juga: Waduh! Kuota Mudik Gratis 2025 Pemprov Jakarta Sudah Ludes di Hari Pertama Pendaftaran Dibuka, Apa Bakal Ada Lagi?

"Ya kita minta kepada pimpinan dalam arti kata, bekerja sama lah dengan pak Gubernur. Diadakan rapat supaya ada solusi. Jangan setiap tahun anggarannya untuk itu, untuk itu, untuk itu. Tidak ada selesainya," harapnya.

Ia juga menilai, hal ini sudah bukan level dari DPRD dan Dinas SDA sebenarnya melainkan, level daripada gubernur dan kementerian tentu masukin harus ada juga dari komisi-komisi terkait kan.

"Ya kasihan lah kalau dalam arti kata sudah pontang-panting diselesaikan permasalahan. Tetapi kita buat lagi semacam begini, kita bicarakan oh SDA begini-begini," katanya.

"Ya gak etis juga kalau menurut saya, saya harus bicara jujur. Karena saya melihat kenyataan di lapangan," pungkasnya. (*)