Bukan Dikirim ke Barak Militer Seperti Dilakukan KDM, Begini Langkah Pemprov DKI Tangani Siswa Bermasalah

AKURAT JAKARTA - Program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menuai perhatian publik.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengikuti langkah Dedi Mulyadi.

Chico menegaskan bahwa pihaknya punya kebijakan tersendiri dalam menertibkan warga, khususnya terhadap siswa yang bermasalah.

Baca Juga: Prediksi Skor Real Sociedad vs Celta Vigo di La Liga, 14 Mei 2025: Peluang Terakhir La Real ke Eropa?

"Nggak ada, Jakarta mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan menertibkan warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," ujar Chico kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (13/5/2025).

Alih-alih lakukan pembinaan di barak militer, lanjut Chico, pihaknya akan lebih mengutamakan cara lain dengan hal positif lainnya, seperti perpanjangan operasional taman dan perpustakaan hingga malam hari.

Dengan perpanjangan operasional tersebut, Politikus PDIP itu yakin dapat membuka ruang bagi anak-anak untuk berkreasi tanpa harus dididik secara militer.

"Kita akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan positif, taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak anak untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," tukasnya.

Terkait dengan aksi tawuran antar pelajar, Chico menjelaskan bahwa pihak Pemprov DKI telah berkoordinasi bersama pihak kepolisian untuk menanganinya.

"Ya tentunya Pemprov kan itu kan operasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ya, Namun tentu berkoordinasi dengan Pemprov karena memang dampak dari tawuran maupun premanisme ini langsung kepada warga dan kota kita," katanya.

Baca Juga: Banting Harga! Toyota Calya Bekas Tahun 2019 Dihargai Cuma Rp10 Juta Aja, Pilihan Hemat dan Handal untuk Keluarga

Ia mengatakan, dalam menangani kasus tawuran memang selalu ada koordinasi terkait operasi yang dilakukan melibatkan pihak Pemprov DKI.

"Dan kita menyambut baik, menyambut positif operasi ini. Dan memang tidak ada tempat untuk kekerasan di Kota Jakarta dan sampai hari ini itu masih terus dilakukan," lanjutnya.

Ia juga menyebut, progresnya sudah beberapa pelaku ditahan di proses secara hukum. Namun, pihaknya berharap apa yang menjadi operasi ini bukan hanya menangkap atau memproses hukum, melainkan menimbulkan efek jera.

Baca Juga: Harga Mobil Bekas Honda Brio Satya 2019 ini Cuma Rp11 Juta, Lengkap Dengan Simulasi Kreditnya, Cek Sebelum Diambil Orang!

"Tapi juga memberikan efek jera dan efek takut atau shock terapis, Sehingga kegiatan-kegiatan yang ilegal dan khususnya berbentuk kekerasan itu bisa dicegah," pungkasnya. (*)