Pembangunan Tanggul Mitigasi Kapuk Muara, Dinas SDA DKI Tegaskan Tidak Ada Warga yang Direlokasi

AKURAT JAKARTA - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menegaskan, tidak ada relokasi warga terkait pembangunan tanggul mitigasi kapuk Muara, Jakarta Utara.

"Untuk warga terdampak (pembangunan tanggul mitigasi) tidak dilakukan relokasi," kata Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA, Achmad Daeroby kepada wartawan, Jumat (13/5/2025).

Ia menjelaskan, tidak ada relokasi itu disebabkan pembangunan tanggul mitigasi tersebut dilakukan di badan jalan eksisting atau jalan yang sudah disediakan.

Baca Juga: Hore! Pemprov DKI Beri Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama pada 14 Juni-31 Agustus 2025, Simak Syaratnya

"Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting," tutur Achmad.

Achmad juga menjelaskan, terkait konsep tanggul ini pihaknya melakukan di badan jalan eksisting yang ditinggikan.

"Jadi untuk konsep tanggul mitigasi ini adalah berupa badan jalan eksisting yang ditinggikan, sehingga dapat berfungsi pula sebagai tanggul," imbuhnya.

Baca Juga: Jangan Lewatkan! Jakarta Future Festival 2025 di TIM Dimulai Hari Ini, Dihadiri oleh Ahok, Anies, JKT48, hingga Fajar Idol

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meninjau pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/6/2025).

Pramono mengatakan, rob di pesisir Jakarta bukan sekadar bencana musiman, melainkan persoalan struktural yang semakin serius di era perubahan iklim.

"Pemprov DKI Jakarta memulai langkah baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu. Hari ini kita membangun tanggul dengan panjang 1,4 kilometer dan tinggi 2,5 meter untuk menahan jika air rob naik. Mudah-mudahan pembangunan ini selesai hingga Desember," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menambahkan, keberadaan tanggul memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti melindungi tempat tinggal, menjaga sumber penghidupan, dan meningkatkan kualitas hidup.

"Luas wilayah yang akan dilindungi oleh tanggul ini sekitar 120 hektare dengan anggaran pembangunan sekitar Rp52 miliar. Adapun bangunan yang terdampak berjumlah sekitar 282. Semoga ini bisa segera diselesaikan," tutur Ika. (*)