Cak Imin Nilai Aksi Ricuh Demo di Gedung DPR Hal yang Biasa dalam Dinamika Politik

AKURAT JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi terkait aksi ricuh demontrasi di kawasan Gedung DPR pada Senin (25/7/2025) kemarin.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan tindakan yang kerap terjadi dalam dinamika politik di negara berdemokrasi.

"Ya selalu begitu, dinamika politik," ujar Cak Imin usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/8/2025).

Baca Juga: Sebanyak 18,72 Ton Sampah Berhasil Dikumpulkan Pasukan Orange Dinas LH Jakarta, Usai Unjuk Rasa di Kawasan Gedung DPR Senayan

Namun, ia pun turut berpesan agar para anggota DPR untuk meningkatkan kinerjanya dengan menjalankan aspirasi masyarakat serta tidak membuat kebijakan yang selalu menguntungkan golongannya.

"Saya berharap juga menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya para anggota Dewan untuk benar-benar meningkatkan kinerja secara produktif sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik," katanya.

Terkait isu kenaikan tunjangan DPR, Ketua Umum PKB itu menilai bahwa para wakil rakyat tersebut tentunya memiliki skema tersendiri dalam mengatur anggarannya.

Baca Juga: Kunjungi Korban Angin Puting Beliung di Kecamatan Jambe, Wabup Intan: Pemkab Tangerang Segera Bantu Perbaiki Rumah yang Rusak

Ia pun beranggapan, mereka seharusnya sudah pintar dalam mengatur keuangan mereka agar tidak terjadi kecemburuan di masyarakat.

"Ya DPR kan memiliki kewenangan, budgeting membuat anggarannya, ya tentu sudah harus pintar-pintar menyerap agar tidak membuat kecemburuan," tandasnya.

Diketahui, aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025), tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil, tetapi juga pelajar SMA berseragam abu-abu, warga, hingga pengemudi ojek online.

Massa mulai berdatangan ke gerbang utama DPR sejak pukul 10.00 WIB. Mereka berorasi menggunakan mobil komando sambil menyuarakan penolakan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.

Untuk mengamankan aksi, Polres Jakarta Pusat menerjunkan 1.250 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta. (*)