Pemprov dan DPRD DKI Sepakati APBD 2026, Ada 3 Fraksi Tolak hingga Walk Out Imbas Pemangkasan Subsidi Pangan

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD DKI Jakarta menyepakati jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 81,3 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).

"Perlu kami sampaikan bahwa total APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026 sebesar Rp 81,3 triliun," ujar Ramly.

Baca Juga: DPD Golkar DKI Gelar Diskusi Publik Kenang Jasa Soeharto Pasca Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Namun, dalam rapat tersebut, terdapat berbagai interupsi penolakan dari 3 fraksi DPRD DKI terhadap pemangkasan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar.

3 fraksi yang menolak pemangkasan tersebut yaitu Fraksi PAN, Gerindra, dan PSI. Ketiganya menolak hingga melakukan walk out.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyampaikan keresahannya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp 300 miliar itu yang harusnya jangan dilakukan.

"Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya pak ketua, itu kenapa dikurangin? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur," kata Lukmanul.

Senada, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Setyoko, menyampaikan bahwa pihaknya keberatan dengan pemotongan subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar.

Baca Juga: Identik dengan Macetnya, Ternyata Jakarta Masuk Daftar 19 Kota dengan Transportasi Publik Terbaik Dunia

"Memang dijanjikan, pada perubahan akan dinaikkan. Saya hanya mengingatkan kepada Pak Gubernur, pada tahun 2025, sekitar bulan Juni, bulan Mei, berjanji akan membangun, memperbaiki sekolah rusak SDN 01 di Pulau Harapan," tutur Setyoko.

"Kami menanti dianggaran perubahan 2025 tidak masuk. Kemudian, pada tahun 2026, anggaran pembangunan sekolah rusak di Pulau Seribu pun tidak masuk. Jejak rekam ini yang membuktikan bahwa, tolong jangan kasih kami janji," imbuhnya.

Selain itu, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, mengatakan bahwa pihaknya juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar 300 miliar itu dikurangi.

Ia menilai, dalam rapat-rapat kerja di komisi B, ternyata pihaknya menemukan fakta bahwa pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat atau 100% penerima manfaat seharusnya menerima,

"Ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya mengalokasikan sekitar 35% dari 100% penerima manfaat tersebut, sebelum dipotong 300 miliar sehingga bila ini dipotong lagi 300 miliar, maka akan terjadi lagi penurunan para penerima manfaat bisa jadi kurang dari 35% tadi," tukas Francine.

Baca Juga: Pria Ditemukan Tewas di Bak Kontrol Pompa Air Patung Kuda, Polisi Duga Kena Setrum

"Tolong ini benar-benar dipertimbangkan, karena ini ketika kami reses, kami banyak sekali menerima aduan dan keberatan dari masyarakat yang kesulitan mengakses," sambungnya. (*)