Ratusan Kios Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Gubernur Pramono Sebut Kerugian Ditanggung Asuransi

AKURAT JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebut bahwa kerugian ratusan kios pedagang Pasar Induk Kramat Jati usai terbakar sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak asuransi.

Hal ini disampaikan Pramono usai mendapat laporan data dari Direktur Utama (Dirut) Pasar Jaya, Agus Himawan selaku pemilik pasar tersebut.

"Dirut Pasar Jaya telah memberi laporan bahwa untuk kerugian itu karena diasuransikan, sehingga dengan demikian, di cover oleh asuransi untuk yang kebakaran di Kramat Jati," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (15/12/2025).

Baca Juga: Pasca Kebakaran, Pedagang Pasar Kramat Jati Tak Akan Direlokasi, Gubernur Pramono: Kita Segera Renovasi

​Terkait cakupan asuransi bagi para pedagang korban kebakaran, khususnya apakah mencakup barang dagangan dan juga uang tunai yang ikut terbakar, Pramono mengaku belum mengetahuinya.

​"Yang itu saya nggak tau, ya, tetapi yang jelas pasti yang menyangkut barang dagangan," tuturnya.

Lebih lanjut, Pramono juga memastikan bahwa kondisi stok pangan Jakarta masih aman dan terkendali meski salah satu pasar terbesar di Jakarta tersebut terbakar.

Baca Juga: Yuka Akui Hal Ini Usai Dituding Selingkuh dengan Jule

​"Ya, karena stok kita kan sebenarnya agak berlebih, kan sehingga apa yang terjadi di lapangan tidak mengganggu sama sekali untuk kekurangan stok di Jakarta," jelasnya.

​Politikus PDIP itu juga meyakini, tidak akan ada kenaikan harga untuk komoditas tertentu, seperti pepaya dan pisang yang terbakar di pasar tersebut.

​"Sehingga pasti enggak ada kenaikan harga untuk pepaya maupun pisang," imbuhnya.

Diketahui, terjadi kebakaran hebat melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin pagi (15/12/2025). Terdapat 350 kios buah di area pasar yang terbakar akibat insiden ini.

Tidak ada korban jiwa akibat insiden kebakaran ini. Namun, kerugian diperkirakan mencapai Rp 10 miliar.

Hingga artikel ini ditayangkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. (*)