Imbas DBH dari Pusat Dipotong Rp 15 Triliun, Kadishub Sebut Anggaran Subsidi Transjakarta Hanya Cukup untuk 9 Bulan

AKURAT JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengakui anggaran subsidi Transjakarta saat ini baru mampu menjamin operasional layanan hingga sekitar sembilan bulan ke depan.

Kondisi tersebut terjadi akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, efisiensi anggaran tidak terhindarkan setelah DBH dipotong hingga sekitar Rp 15 triliun.

Baca Juga: Kepala Dishub DKI Optimis Pembongkaran Tiang Monorel di Jalan Rasuna Said Bakal Tingkatkan Kinerja Lalin hingga 18 Persen

Akibatnya, subsidi untuk transportasi publik massal seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta belum dapat diakomodasi secara penuh dalam APBD murni.

"Untuk TransJakarta sendiri kami perhitungkan baru bisa meng-cover sekitar sembilan bulan. Oleh sebab itu, untuk triwulan keempat nanti kita harapkan bisa ditutupi dari pembahasan APBD Perubahan," kata Syafrin kepada wartawan, dikutip Kamis (15/1/2026).

Namun, Syafrin menegaskan pemenuhan subsidi transportasi tetap menjadi komitmen Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Menurutnya, pembahasan APBD Perubahan nantinya diharapkan dapat mengamankan keberlanjutan layanan hingga akhir tahun.

"Ini menjadi komitmen Pak Gubernur untuk pemenuhan subsidi transportasi. Jadi kami optimistis kebutuhan di triwulan keempat bisa dipenuhi," ujarnya.

Baca Juga: Prediksi Skor Como vs AC Milan di Serie A, 16 Januari 2026: Ujian Kandang Sempurna Hadapi Tamu Tak Terkalahkan

Terkait penambahan subsidi di APBD Perubahan memungkinkan direalisasikan, ia menegaskan pihaknya mampu melakukannya.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemprov DKI memastikan upaya efisiensi tidak akan berdampak pada kualitas layanan transportasi publik.

Syafrin menegaskan, langkah penghematan dilakukan tanpa mengurangi layanan yang sudah diterima masyarakat.

"Subsidi terus kita lakukan efisiensi tentunya, tetapi tidak mengurangi layanan yang diberikan dan atau yang telah diterima masyarakat saat ini," tukasnya. (*)