AKURAT.CO- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan, dalam melakukan penataan kawasan kumuh tidak harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Melainkan pihak lain juga dapat ikut serta dalam melakukan penataan.
“Iya kan membangun Jakarta gak harus pemerintah provinsi, pemda bisa salurannya, bisa sarana prasarana. Pihak lain yang mau menyumbang kan bisa saja membangun, merevitalisasi rumah warga kan bisa,” ujar Heru di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Menurutnya, dalam menata kawasan kumuh diperlukan kolaborasi bersama.
“Iya (kolaborasi), semua membangun Indonesia harus bersama-sama,” sambung Heru.
Ia juga mencontohkan, dalam membangun septic komunal. Warga dapat memberikan lahan dan Pemprov DKI dapat membangun saluran tersebut.
“Contoh ya, rumah kumuh nggak ada saluran, Pemda yang bikin saluran. Pembangunan septic komunal, warga yang ngasih tempat, Pemda yang bangun. Ada saluran, ada sarana prasarana, jalan, rumah-rumah warga yang perlu dibangun ada masuk CSR. Simpel-simpel aja bangun Jakarta,” sambung Heru.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, masih adanya daerah kumuh di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, yang jaraknya hanya satu kilometer dari Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi,” ujar Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/3/2023).
Oleh karena itu ia meminta, agar Pemprov DKI Jakarta untuk segera turun tangan mengatasi masalah kawasan kumuh di Ibu Kota.
“Kita minta ini (daerah kumuh) diperhatikan. Kesana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu,” sambung Prasetyo.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di Pemukiman Padat Penduduk.
Sebab ia mengaku mendapat keluhan warga yang kesulitan untuk beristirahat, karena tempat tinggal yang terbatas hingga membuat tiga shift untuk dapat tidur.
“Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena di sana kemiskinannya terlihat,” pungkas Prasetyo. (*)
