AKURAT.CO – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengakui masih adanya warga Jakarta yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Jumlahnya mencapai sebesar 5,6 persen.
Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kurangnya akses sanitasi. Sehingga BABS berdampak pada peningkatan pencemaran sumber daya air tanah dan kerusakan lingkungan.
“Kurangnya akses sanitasi aman akan berdampak pada peningkatan pencemaran sumber daya air dan tanah dan kerusakan lingkungan, yang juga dapat memperparah penularan penyakit melalui air (waterborne disease),” ujar Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).
Ia menegaskan, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan, wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
“Sehingga perlu dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional,” sambung Heru.
Lebih lanjut, Heru menyatakan, hal tersebut membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) teekait pengelolaan air limbah Domestik di DKI Jakarta untuk mengisi kekosongan hukum, karena belum ada Perda yang mengatur mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik.
“Peraturan Kepala Daerah terkait Air Limbah Domestik sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta belum cukup untuk menjadi instrumen dan alat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan air limbah domestik,” pungkas Heru. (*)
