Maju Kembali di Musda Golkar DKI Jakarta, Ketua Zaki Iskandar Siapkan Strategi Tambah Kursi Parlemen 50 Persen

AKURAT JAKARTA - Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar kembali maju di Musda Golkar Jakarta ke-10 dan bertekad ingin menambah kursi di parlemen pada Pemilu 2029 nanti.

Zaki menegaskan, dirinya akan menuntaskan tugas di periode kedua nanti dengan melakukan konsolidasi untuk menambah kursi di DPR RI maupun di DPRD Provinsi Jakarta dan menang Pilkada di Jakarta serta Pilpres nanti.

"Jadi sekarang, kita punya 10 anggota DPRD, tentu saja ini akan menjadi ujung tombak dari perolehan suara di dapil masing-masing," kata Zaki Iskandar kepada Akurat Jakarta.

Baca Juga: Ketua Zaki Iskandar Maju Kembali di Musda Golkar DKI Jakarta, Bertekad Sempurnakan Kemenangan di Pemilu 2029

Pada periode pertama Zaki Iskandar berhasilan memenangkan Pilpres 2024 di Jakarta dan bertambahnya kursi pada Pileg DKI dan pusat.

Untuk DPR RI dari 1 menjadi 2 kursi dan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta dari 6 menjadi 10 kursi dan menempatkan kader Golkar di pimpinan DRPD Jakarta.

Pada Pileg 2029 nanti, Zaki Iskandar menargetkan kursi DPRD naik 50 persen dari 10 menjadi 15 kursi. Sedangkan pusat dari 2 menjadi 3 kursi.

Baca Juga: Dukungan MDI Jakarta untuk Zaki Iskandar Menjadi Ketua Golkar DKI Periode 2025-2030

Mantan Bupati Tangerang dua periode ini mengatakan, para Legislator Golkar di DPRD Jakarta didukung penuh untuk kesempatan mendapatkan kursi kedua di setiap dapil.

"Belajar pengalaman dari pemilu legislatif 2024 kemarin artinya satu dapil itu harus ada lebih dari dua dan tiga orang yang bertarung untuk memperoleh kursi kedua di setiap dapil," ungkapnya.

Maka dari itu nanti seleksi terhadap bakal calon anggota legislatif akan dikukan lagi seperti persiapan di pemilu legislatif sebelumnya.

Baca Juga: Adakan Pertemuan Ulama dan Umaro, Pemkab Tangerang Siap Lanjutkan Program Sanitasi Pesantren yang Digagas Mantan Bupati Zaki Iskandar

"Dan itu kita mulainya 2 tahun sebelumnya artinya 2027 kita sudah harus mulai proses seleksi tadi," ungkapnya.

Maka dari itu sebelum 2027 konsolidasi sampai tingkat RT RW harus sudah selesai dan kader punya waktu untuk bekerja memetakan.

"Termasuk beradaptasi dengan aturan baru pemilu legislatif apabila ada revisi undang-undang mengenai pemilu," ungkapnya. (*)