News

Sekda DKI: Pengadaan Mobil Listrik Program Pemerintah Pusat, Tapi Disesuaikan dengan Keuangan

AKURAT.CO – Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menyatakan bahwa pengadaan mobil listrik untuk para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta merupakan program dari pemerintah pusat.

“Karena itu merupakan Program pemerintah pusat, yang memang memiliki tujuan baik, ya kita lakukan,” ujar Joko di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Namun hal tersebut harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. “Tapi ya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki,” sambung Joko.

Selain itu, hal terpenting yakni mengatasi permasalahan Jakarta terkait kemacetan. “Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengatasi masalah Jakarta,” sambung Joko.

BACA JUGA  Slogan Banjir di DKI 6 Jam Surut, Sekda: Masih Jadi Tolak Ukur Kita

Kurang Relevan Atasi Kemacetan

Sebelumnya, Pengamat transportasi, Ki Darmaningtyas, menilai pengadaan 21 mobil listrik untuk SKPD DKI Jakarta tidak ada relevansinya, sehingga tidak akan mengatasi kemacetan.

“Mobil listrik itu ngga ada relevansinya dengan pengurangan jumlah kendaraan bermotor. Artinya mobil listrik tidak akan mengatasi kemacetan,” ujar Darmaningtyas saat dikonfrimasi, Rabu (22/2/2023).

Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memilih fokus dalam mengatasi pemasalahan Jakarta.

“Jadi harus fokus. Fokusnya mau mengatasi kemacetan atau mau memindahkan polusi,” sambungnya.

ia mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta lebih melakukan optimalisasi angkutan umum dan fungsi jalan.

BACA JUGA  Joko Agus Setyono Resmi Jabat Sekda DKI Jakarta

“Nah angkutan umum tidak harus mobil listrik. Mobil listrik itu relevan untuk mengurangi tingkat polusi di jalan raya, bukan mengurangi kemacetan,” tambah Darmaningtyas. (*)

Berita Terkait