AKURAT.CO – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, akhirnya menemui ribuan Ojek Online (Ojol) yang melakukan aksi demontrasi di depan balai kota Jakarta.
Syafrin menemui pengunjukrasa untuk menjelaskan wacana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Rabu (8/2).
Syafrin menegaskan, ERP di Jakarta belum diterapkan dan masih dalam tahapan regulasi yang sudah diusulkan ke DPRD DKI Jakarta, untuk dikaji secara komprehensif.
“Jadi untuk penerapannya (ERP) itu belum. Karena memang Pemprov masih fokus pada regulasi. Kemudian regulasi yang sudah diusulkan ke DPRD, rencananya akan dikaji kembali secara komprehensif,” sambung Syafrin.
Selain itu, Syafrin juga menyatakan, ojek online tidak akan dikenakan ERP bila melintas di Jakarta. Baik ojek online (roda dua) maupun taksi online (roda empat). “Untuk angkutan online tidak akan dikenakan ERP,” sambung Syafrin
Sebelumnya ribuan ojek online menggelar aksi demonstrasi untuk menolak penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di depan Balai Kota, Jakarata Pusat, Rabu (8/2/2023).
Berdasarkan pantauan Akurat.co di lokasi, peserta aksi melakukan aksi unjuk rasa sekitar pukul 13.10 WIB.
Massa datang dari berbagai komunitas ojok online yang tersebar di DKI Jakarta. Komando aksi demo menilai, bahwa penerapan ERP di Jakarta dapat merugikan masyarkat.
“Tolak ERP di jalanan Jakarta, karena itu merugikan masyarkat. Pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan didalam provinsi,” ujar Komando aksi demo.
Selain itu, massa juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, agar membatalkan rencana penerepan ERP di Jakarta.
“Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan! Kami mohon kepada Gubernur, anggota DPRD DKI yang bijaksana, yang telah memunguti pajak untuk rakyatnya,” ujarnya. (*)
