AKURAT.CO – Segala upaya dilakukan untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Salah satunya usulan WFH sebagai bagian dari pengaturan jam kerja pegawai di Jakarta.
Terkait usulan itu, Pemprov DKI Jakarta sendiri menyerahkan ke masing-masing perusahaan soal pengaturan jam kerja pegawai untuk mengurai kemacetan di ibu kota.
Salah seorang pegawai perkantoran di bilangan Jakarta Timur, Desy Subadri berpendapat, wacana kerja dari rumah atau WFH bukan solusi utama atasi kemacetan Jakarta.
“Macet memang tidak mungkin bisa dihindari. Akan selalu ada bersama perkembangan Jakarta. Tapi macet ini juga bukan barang baru,” kata Desy kepada Akurat.co, Senin (20/2/2023).
Apa yang diwacanakan selama ini menurut dia, semuanya baik. Namun, butuh komitmen semua pihak. Termasuk juga jalan berbayar ERP yang merupakan salah satu metode pengendalian kemacetan kelanjutan program terdahulu.
“Tapi sebagai pengguna jalan, saya minta Pemprov DKI menyiapkan angkutan umum yang layak, nyaman, murah dan menjangkau titik terdekat dengan rumah warga,” ujar wanita asal Depok ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo berharap perusahaan mengatur jam kerja agar kendaraan tidak terlalu padat saat jam sibuk.
“Kami serahkan ke masing-masing entitas dan kami imbau silakan melakukan pengaturan jam kerja secara mandiri,” kata dia, Kamis (17/2).
Syafrin mengaku sudah membahas aturan jam kerja pegawai di Jakarta. Kesimpulannya, diserahkan ke masing-masing perusahaan karena mempertimbangkan banyak pegawai dari luar Jakarta.
“Pengaturan jam kerja tidak bisa dilakukan secara tunggal oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu, kami serahkan ke masing-masing entitas,” katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan pada kuartal pertama 2022 tingkat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar 48 persen.
Sedangkan indeks kemacetan di Jakarta saat ini diperkirakan sudah mencapai di atas 50 persen usai pandemi Covid-19 berakhir.[]
