Jakarta

Demo Lagi di Monas, Said Iqbal: UU Cipta Kerja Lebih Bahaya Ketimbang Tapera ataupun JHT, Buruh Bisa Di-PHK Kapan Saja, Pesangonnya Kecil

Yasmina Nuha | 8 Juli 2024, 20:21 WIB
Demo Lagi di Monas, Said Iqbal: UU Cipta Kerja Lebih Bahaya Ketimbang Tapera ataupun JHT, Buruh Bisa Di-PHK Kapan Saja, Pesangonnya Kecil

AKURAT JAKARTA - Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Dalam unjuk rasa kali ini, ribuan massa buruh itu menuntut pencabutan UU Cipta Kerja, karena dianggap sangat merugikan para pekerja atau buruh di Indonesia.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa terdapat sembilan tuntutan mereka terkait UU Cipta Kerja. Salah satunya terkait masalah pemotongan pesangon.

Baca Juga: SIAP-SIAP! Running Man Bakal Kembali Gelar Fan Meeting di Jakarta, Dihadiri 6 Selebritis Korea, Catat Tanggalnya!

Ia mengungkapkan, jumlah pesangon buruh yang tertulis di UU Cipta Kerja saat ini ternyata hanya setengah dari aturan sebelumnya.

"Tahukah Anda, pesangonnya itu cuma 0,5 kali aturan. Kalau waktu undang-undang nomor 13 tahun 2003, pesangonnya itu 2 kali. Sekarang 0,5 kali, makanya PHK itu gampang dilakukan," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa buruh yang terkena outsourcing oleh perusahaannnya akan berdampak ke upahnya di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dengan pesangon 0,5 kali aturan sebelumnya.

"Jadi kalau kamu yang bermasa kerja 30 tahun, dengan gaji rata-rata 5 juta, seharusnya bisa mendapat sekitar 200 juta. Hari ini dengan sistem Undang-Undang Cipta Kerja, orang kerja 30 tahun, pesangonnya bisa 20 juta," jelasnya.

Bahkan, ia juga menemukan terdapat kasus anggota KSPI yang sudah bekerja 30 tahun tapi pesangonnya hanya 2,5 juta per bulan.

Selain itu, ia juga menyinggung terkait kenaikan gaji pekerja yang hanya naik 1,58 persen. Kenaikan ini jauh lebih kecil dari kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri, yang mencapai rata-rata 8 persen.

Baca Juga: Seminggu Jadi Pelatih Baru Persija, Carlos Pena: Lakukan Yang Terbaik di Hari Pertama

"Ngerasain nggak kemarin naik gaji buruh berapa? cuma 1,58 persen, inflasi 2,8 persen. Pegawai negeri naik 8 persen. TNI Polri naik 8 persen. Kita enggak setuju, kenapa kita dikasih naik 1,58 persen?" katanya.

Ia pun mengatakan bahwa dengan pemotongan pesangon ini tidak hanya merugikan buruh pabrik, tetapi juga berbagai pekerja profesi lain yang berdampak ke UU Cipta Kerja.

"Karena ini membahayakan kita semua. Bukan hanya buruh pabrik. Kamu yang kerja di manapun, di media, juga kena berbahaya. Terancam masa depannya dengan outsourcing, upahnya murah," katanya.

Said Iqbal menyebut, UU Cipta Kerja ini jauh lebih berbahaya dibanding permasalahan pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan isu Jaminan Hari Tua (JHT)

Baca Juga: Duet Zaki Iskandar-Kaesang Bisa Kalahkan Anies di Pilgub Jakarta

"Tapera itu kecil, itu tabungan yang upah kita dipotong. Ancaman UU Cipta Kerja ini jauh lebih berat dari isu Tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun. Jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya. Ini PHK diperbuka," pungkasnya. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.