Gus Miftah Mundur dari Jabatan Khusus Presiden Imbas Video Viral Penjual Es Teh

AKURAT JAKARTA - Kabar terkini, Miftah Maulana Habiburrahman yang akrab disapa Gus Miftah pilih mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Penyampaian pengunduran diri Gus Miftah tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang ia gelar di Pondok Pesantren Ora Aji di Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/12).

"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," tuturnya dalam konferensi pers.

Baca Juga: Setelah Agus Salim, Farhat Abbas Kini Bela Gus Miftah yang Olok-olok Penjual Es Teh

Pernyataan pengunduran diri tersebut diungkapkannya setelah beredar sebuah petisi pencopotan Gus Miftah dari kabinet karena dinilai tak kredibel.

Petisi yang berjudul "Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden" telah ditandatangi sebanyak lebih dari 300 ribu orang per hari ini, Jumat (6/12).

Dari total 500.000 suara yang menjadi akhir dari petisi tersebut. 

Sebelumnya, Miftah Maulana Habiburrahman disebut tak pantas menjabat sebagai Utusan Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Baca Juga: Usai Penjual Es Teh, Kini Giliran Pesinden Senior Yati Pesek yang Dihina, Publik Desak Gus Miftah Dicopot Dari Kabinet

Lantaran melontarkan kalimat olokan "yo kono didol, goblok", atau dalam bahasa Indonesia "ya sana dijual goblok".

Tindakan kontroversial ini membuat masyarakat mempertanyakan kepantasan yang bersangkutan dalam menerima mandat sebagai jabatan staf khusus Presiden RI.

"Seperti yang kita ketahui, saat ini Gus Miftah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden di pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Prabowo Subianto. Publik tentu mempertanyakan apakah jabatan tersebut layak diterima oleh pribadi yang kerap membuat kegaduhan di masyarakat," bunyi alasan petisi tersebut. (*)