Seribuan Pendemo di Depan Balai Kota Jakarta Sempat Ricuh, JRMK Sampaikan 4 Tuntutan Ini ke Gubernur Pramono

AKURAT JAKARTA - Seribuan massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Sempat terjadi kericuhan antara massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Reforma Agraria Perkotaan (GRRAP) tersebut dengan aparat keamanan. 

Berdasarkan pantauan Akurat Jakarta, kericuhan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Para massa aksi tersebut ingin memaksa masuk ke dalam Balai Kota.

Mereka menuntut untuk bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga: Dampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Bupati Tangerang Tinjau Bakti Sosial dan Donor Darah di PT Adis Dimension Footwear

Meski sempat terjadi kericuhan, para petugas keamanan berhasil mengamankan para massa yang ingin masuk ke dalam.

Meski demikian, massa tetap berorasi dan terus memaksa untuk masuk kawasan Balai Kota Jakarta.

Dalam aksi massa tersebut, terdapat sekitar 1.000 orang dari 18 kampung kota dan 2 komunitas Pedagang Kaki Lima (PKL), hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka atas keadilan agraria dan perlindungan hak hidup di tengah kota.

Koalisi GRRAP terdiri dari warga kampung kota: Bayam, Akuarium, Kunir, Balokan, Krapu, Tongkol, Marlina, Elektro, Pasar Lama, Blok Eceng, dan Blok Empang.

Selain itu, ada juga dari Tembok Bolong, Blok Limbah, Rawa Barat, Rawa Timur, dan Kembang Lestari; serta komunitas PKL KOPEKA Ancol dan PKL Budi Mulya Pademangan.

Seluruh elemen massa tersebut merupakan bagian dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

Baca Juga: PRJ 2025 Nggak Bikin Kantong Jebol! Cuma Modal Rp 3.500 Sudah Sampai Depan Gerbang

Kondisi lalu lintas di depan Balai Kota pun masih cukup padat dan tersendat akibat para massa aksi yang menutupi sebagian jalan.

Para massa aksi spanduk pun turut membentangkan berbagai spanduk yang berisi tulisan tuntutan-tuntutan seperti "Berikan Akses Masuk ke Kampung Susun Bayam Sambil Musyawarah" dan "Berikan Kami Hunian Layak dan Terjangkau Sesuai dengan Kantong"

Adapun empat tuntutan utama aksi tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai prasyarat keadilan agraria di wilayah perkotaan yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan Reforma Agraria di Jakarta secara konkret dan terukur berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, dengan menjadikan kampung kota sebagai bagian dari subjek dan objek reforma agraria.

2. Menetapkan target lokasi prioritas dan rencana kerja pelaksanaan Reforma Agraria Perkotaan dengan merujuk pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 tentang Lokasi Penataan Kampung Prioritas, Keputusan Gubernur No. 979 Tahun 2022 tentang Penataan Kampung dan Masyarakat, serta Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman.

Baca Juga: Bali Kalahkan Phuket dan Palawan, Ini Daftar Lengkap Pulau Terbaik 2025

3. Melibatkan perwakilan masyarakat kampung kota dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, sebagaimana diamanatkan Kepgub No. 574 Tahun 2019. Pelibatan ini harus bersifat substantif, bukan simbolik—dengan memastikan warga terlibat langsung dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan reforma agraria di Jakarta.

4. Pemberian jaminan usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui kemitraan koperasi dan pemerintah. Pemerintah harus menerbitkan izin lokasi berdagang dan memberikan izin pengelolaan lokasi berdagang kepada Koperasi PKL Budi Mulia Maju Bersama dan Koperasi KOPEKA Milik Bersama, sebagai langkah konkret melindungi ekonomi warga miskin kota. (*)