Jakarta

Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Demo Depan Sekretariat Wapres, Desak DPR Segera Bertindak Makzulkan Gibran

Laode Akbar | 9 November 2026, 15:13 WIB
Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Demo Depan Sekretariat Wapres, Desak DPR Segera Bertindak Makzulkan Gibran
Aksi demonstrasi menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Sekretariat Wakil Presiden. (Laode/Akurat Jakarta)

AKURAT JAKARTA – Aliansi Rakyat Menggugat dan sejumlah advokat menggelar aksi demonstrasi menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Pantauan Akurat Jakarta, aksi berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB. Sejumlah peserta aksi membentangkan berbagai spanduk berisi tuntutan agar Gibran mundur dari jabatannya.

Beberapa spanduk yang terlihat di antaranya bertuliskan "Gibran Out!" hingga "Yang Dukung Gibran Otaknya Korslet".

Pengacara penggugat Gibran, Ahmad Khozinudin, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada DPR RI agar segera mengambil langkah terkait jabatan Wakil Presiden.

Baca Juga: Persiapan IPO PAM Jaya Telah Capai 93 Persen, Dirut: Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD DKI

Menurutnya, DPR RI tidak memiliki pilihan lain selain memproses pencabutan jabatan Gibran dan memilih wakil presiden pengganti.

"Aksi ini adalah aksi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat dan ormas Pejabat, juga para advokat yang bersama para saksi-saksi. Pada pokoknya, tidak ada pilihan lain dari DPR RI selain jabatan wakil presiden ini harus segera dicabut dan segera memilih wapres pengganti," kata Khozinudin di lokasi aksi.

Khozinudin menilai Gibran sudah tidak lagi memenuhi ketentuan konstitusional untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.

Ia juga menyinggung persoalan persyaratan konstitusional dan norma etika yang menurutnya dilanggar dalam proses pencalonan Gibran.

Baca Juga: Kabar Gembira! Studi Kelayakan MRT Lebak Bulus-Serpong Hampir Rampung, Jalur Kademangan-Balaraja Menyusul

Ia bahkan menyebut pengunduran diri Gibran atas inisiatif sendiri dapat menjadi salah satu jalan dalam proses penegakan konstitusi.

"Kalau bisa berhenti atas inisiatifnya, itu akan menjadi poin tersendiri. Meskipun kita memang tidak akan pernah memberikan ampun kepada Gibran, karena dia masuk dengan melanggar konstitusi dan norma etika," ujarnya.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.