Menko Yusril Soroti Fenomena Warga Lebih Memilih Laporkan Insiden ke Damkar Ketimbang Polisi

AKURAT JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyoroti fenomena masyarakat yang kini lebih sering menghubungi pemadam kebakaran dibandingkan kepolisian.

Dalam Kuliah Umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Senin, Yusril mengaku heran dengan tren tersebut.

Menurutnya, masyarakat bahkan menghubungi damkar untuk urusan yang tidak berkaitan dengan kebakaran.

Baca Juga: Keluarga Ungkap Alibi Adik Pelaku Saat Bau Jenazah Alvaro Dicurigai Tetangga

“Saya membaca bahwa masyarakat kalau ada apa-apa lebih senang menghubungi damkar daripada polisi,” ujar Yusril di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum UMI.

Ia mencontohkan sejumlah kasus di lapangan, seperti penanganan hewan buas, hewan berbisa, atau warga yang terjebit teralis.

Dalam situasi itu, justru unit pemadam kebakaran yang dipanggil terlebih dahulu.

“Kalau ada ular, ada buaya, yang dipanggil damkar, bukan polisi. Polisi nggak bisa, damkar bisa menangkap buaya. Saya juga heran, tapi itu yang terjadi,” tambahnya.

Perlu Evaluasi Peran Kepolisian

Yusril menilai fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran kepercayaan masyarakat.

Ia berpendapat masyarakat mungkin merasa lebih aman atau tidak takut ketika berhubungan dengan petugas damkar.

Menurutnya, situasi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian untuk meningkatkan citra sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Baca Juga: Tersangka Pembunuh Alvaro Tewas Bunuh Diri Usai Minta Ganti Celana

“Kita harus pikirkan bagaimana polisi tidak menimbulkan rasa takut, melainkan rasa mengayomi dan melindungi,” ujar Yusril.

Ia juga mengakui bahwa kritik publik terhadap kinerja penyidik masih cukup banyak, sehingga perlu adanya langkah perbaikan di tubuh kepolisian.

“Semua kritik itu kita terima untuk diperbaiki. Semoga ke depan situasinya menjadi lebih baik,” tuturnya menjawab pertanyaan mahasiswa terkait reformasi kepolisian. (*)