Prabowo Ajukan 2 Nama Calon Wapres ke MPR, Undang Ketum Parpol Koalisi ke Istana Bogor

AKURAT JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pertemuan dengan para ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintahan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore.

Agenda ini berlangsung sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Konfirmasi mengenai rencana pertemuan tersebut disampaikan oleh sejumlah petinggi partai koalisi. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, membenarkan dirinya dijadwalkan hadir di Istana Bogor pada pukul 16.00 WIB.

Baca Juga: Temui Presiden Prabowo 2,5 Jam, Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres, Imbas Polemik Ijazahnya

"Ya, insyaallah pukul 16.00 WIB di Istana Bogor," kata Muzzammil saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/11/2026). Meski memastikan kehadirannya mewakili PKS, Muzzammil belum memerinci agenda spesifik yang akan dibahas.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim. Ia memastikan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akan turut menghadiri pertemuan bersama jajaran pimpinan partai pendukung pemerintah tersebut. "Ya, ketum hadir," ujar Hermawi singkat.

Kewenangan Konstitusional dan Konsultasi Koalisi

Pertemuan di Istana Bogor ini berlangsung di tengah bergulirnya proses konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Presiden memiliki hak untuk berkonsultasi dengan partai politik koalisi sebelum mengambil keputusan.

Menurut Yusril, mekanisme konsultasi dengan mitra koalisi dimungkinkan dan selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Meski demikian, hak prerogatif untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diusulkan ke MPR tetap berada sepenuhnya di tangan Kepala Negara.

"Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR. Proses apa yang akan ditempuh sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, termasuk partai koalisi, atau tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa," jelas Yusril usai mendampingi Presiden bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan sinyal perlunya berdiskusi dengan para pimpinan partai pendukung pemerintah sebelum menetapkan langkah selanjutnya.

Batas Waktu 60 Hari Sesuai UUD 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Proses pemilihan oleh MPR tersebut dibatasi tenggat waktu konstitusional, yakni selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.

Pertemuan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor pun dipandang sebagai langkah awal konsolidasi politik dalam menyikapi tahapan ketatanegaraan tersebut.(*)