Jakarta

Ancam Ekosistem Habitat Badak Jawa, Pemerintah Didesak Evaluasi Penetapan WUP di Sekitar Ujung Kulon

Yusuf Doank | 17 November 2026, 08:13 WIB
Ancam Ekosistem Habitat Badak Jawa, Pemerintah Didesak Evaluasi Penetapan WUP di Sekitar Ujung Kulon
Badak Jawa

AKURAT JAKARTA — Pemerintah pusat dan daerah didesak mengevaluasi penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sekaligus mengkaji ulang wacana translokasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus).

Kebijakan pemanfaatan ruang berbasis pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut dinilai berpotensi memicu ancaman ekologis baru terhadap habitat asli satwa endemik langka itu.

Sorotan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.

Baca Juga: Wagub Banten Tolak Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo: Itu Aset dan Identitas Banten

Berdasarkan peta lampiran dalam keputusan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon masuk ke dalam delineasi WUP.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten, Zein Nasution, menegaskan bahwa meskipun status WUP tidak serta-merta menjadi izin operasional pertambangan, penetapan tersebut mutlak memerlukan keterbukaan informasi kepada publik.

Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan dasar kajian ilmiah, potensi komoditas, kesesuaian tata ruang, hingga analisis dampak lingkungan dari delineasi tersebut.

Menurut Zein, polemik penetapan WUP perairan Ujung Kulon bergulir bersamaan dengan menguatnya wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa dari TNUK menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Kedua persoalan ini dinilai saling berkaitan erat dan tidak dapat dipandang secara terpisah dalam kerangka perlindungan keanekaragaman hayati.

"Ketika negara berbicara mengenai pemindahan satwa langka demi keselamatan dan keberlanjutan populasinya, negara juga harus memastikan seluruh kebijakan pengelolaan ruang di sekitar habitatnya tidak justru membuka ancaman ekologis baru," kata Zein dalam keterangan tertulisnya di Serang, Senin (16/11/2026).

Ia menekankan bahwa badak jawa bukan sekadar daya tarik wisata, melainkan aset keanekaragaman hayati dunia dan identitas Provinsi Banten yang wajib dijaga kelestariannya.

Arah pembangunan daerah seharusnya tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, melainkan wajib menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup.

Lima Poin Desakan Evaluasi dan Perlindungan Habitat

Terkait persoalan tersebut, terdapat lima poin desakan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.

Pertama, Kementerian ESDM diminta membuka secara transparan dasar kajian penetapan perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai WUP agar dapat diuji secara publik.

Kedua, pemerintah pusat bersama Pemprov Banten didesak melakukan evaluasi lintas sektor terhadap penetapan WUP tersebut dengan mempertimbangkan status kawasan konservasi TNUK, daya dukung lingkungan, serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Ketiga, Kementerian Kehutanan diminta memprioritaskan perlindungan dan keamanan habitat asli badak jawa di Ujung Kulon, serta memastikan setiap rencana translokasi satwa langka tersebut berpijak pada kajian ilmiah yang komprehensif dan akuntabel.

Keempat, pemerintah diminta menjamin pelibatan bermakna bagi masyarakat lokal, kalangan akademisi, pegiat lingkungan, serta masyarakat sipil dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kelestarian kawasan Ujung Kulon.

Kelima, pemerintah didorong meninjau kembali seluruh kebijakan pemanfaatan ruang yang berpotensi memicu konflik kepentingan antara sektor pertambangan dan perlindungan kawasan konservasi.

"Jangan sampai kita sibuk mencari tempat baru untuk menyelamatkan badak jawa, tetapi abai memastikan keamanan rumah tempat mereka hidup selama ini," pungkas Zein.(*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Y
Reporter
Yusuf Doank
Y