Jakarta

Dirut Bank Jakarta Tegaskan Obligasi Daerah Harus Produktif, Bukan Sekadar Penutup Defisit TKD

Laode Akbar | 18 November 2026, 20:03 WIB
Dirut Bank Jakarta Tegaskan Obligasi Daerah Harus Produktif, Bukan Sekadar Penutup Defisit TKD
Dirut Bank Jakarta, Agus H Widodo, dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI. (Dok. Bank Jakarta)

AKURAT JAKARTA – Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menegaskan obligasi daerah harus mampu menciptakan investasi baru yang produktif, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut Agus, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat.

Sementara itu, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut.

Baca Juga: Soroti Kemiskinan hingga Bank Emok, Sekda Kabupaten Tangerang Minta ASN Kerja Nyata untuk Warga

"Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai obligasi daerah perlu diarahkan untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan.

Sebagai ilustrasi, jika kemampuan investasi daerah berada pada angka 100, penerbitan obligasi idealnya dapat meningkatkannya menjadi 120 atau 130.

Agus menekankan pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyiapkan proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial sebelum menerbitkan obligasi.

Proyek tersebut juga harus memiliki sumber pembayaran yang jelas dengan memperhitungkan biaya operasional, risiko, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

"Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya," tegasnya.

Selain obligasi daerah, Agus menawarkan kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

Berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.

Kapasitas tersebut dinilai dapat dioptimalkan melalui kerja sama sejumlah BPD untuk membiayai proyek berskala besar dengan membagi eksposur dan risiko pembiayaan.

Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk kawasan Bekasi dan Jatiluhur, serta pengembangan transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim.

Kebutuhan pembiayaan proyek senilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun juga disebut berpotensi dijajaki melalui skema sindikasi. Namun, realisasinya tetap bergantung pada studi kelayakan, kepastian sumber pembayaran, dan keputusan kredit masing-masing bank.

"Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD," ungkapnya.

Sebagai Ketua Umum ASBANDA, Agus mendorong kolaborasi antar-BPD untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, dunia usaha, dan infrastruktur daerah.

Ia menegaskan obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD dapat saling melengkapi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Namun, keduanya harus tetap mengutamakan kelayakan proyek, prinsip kehati-hatian, dan keberlanjutan keuangan daerah.

"Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya," jelas Agus.

Sarasehan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, perwakilan OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

L
Reporter
Laode Akbar
Y