Bappeda Sebut Butuh Dana Rp 600 Triliun untuk Bangun Jakarta Menjadi Kota Global, Begini Tanggapan Pj Gubernur Heru Budi

AKURAT JAKARTA - Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta memperkirakan, dibutuhkan dana sekitar Rp 600 triliun untuk membangun Jakarta menjadi kota global.

Mananggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa untuk membangun Jakarta menjadi kota global memang dibutuhkan biaya yang lumayan banyak.

"Minimal membangun Jakarta butuh biaya banyak untuk nasional nanti," kata Heru kepada pers di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Baca Juga: Kisah Sukses Wanita Asal Tanjung Priok yang Jadi Agen BRILink, Bisa Berangkatkan Keluarga Pergi Umrah

Heru mengatakan, Jakarta membutuhkan biaya besar, khususnya dalam melaksanakan pembangunan transportasi public, seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan dana Rp 600 triliun untuk membangun Jakarta jadi kota global.

Hal itu disampaikannya saat acara Sosialisasi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (9/7/2024).

"Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global butuh anggaran besar. Bappeda Jakarta mengkalkulasi atau menghitung kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota global lainnya di dunia butuh anggaran Rp 600 triliun," kata Agus.

Namun, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini baru berkisar RP 80 - 84 triliun dengan detail penggunaan 30% untuk bantuan sosial, 34% belanja pegawai, belanja modal 19%.

"Sehingga ada jarak yang jauh untuk menjadi kebutuhan anggaran untuk menjadi negara maju," katanya.

Baca Juga: PDIP Singgung Soal Abuse of Power Keluarga Jokowi di Pilkada 2024, Sekjen Golkar: Kita Bicara Elektabilitas!

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gap antara kebutuhan anggaran dari Rp 600 triliun mereka topang dengan belanja modal yang sekarang hanya sekitar 19%.

"Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor, supaya cita-cita kota global bisa terwujud," jelasnya. (*)