Legislator Golkar Sardy Wahab Minta Pemprov Bentuk Satgas Pengawasan KTR, Perokok di Tempat Terlarang Langsung Didenda seperti di Singapura

AKURAT JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansu) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab meminta agar Pemprov DKI Jakarta membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan KTR.
Hal ini disampaikannya saat Rapat Pansus KTR bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta dan stakeholder terkait di Ruang Bapemperda, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/4/2025).
"Harus dimasukkan itu satgas untuk pengawasan kawasan tanpa rokok. Sehebat apapun kita ini kalau pengawasan di lapangan (tidak bagus) sama aja 0," ujar Sardy.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, salah satu contoh pengawasan terkait ini yaitu dari kebijakan Singapura yang memberi denda kepada yang merokok di tempat dilarang hingga mencapai 200 dolar per batang.
"Ini yang saya katakan, contoh seperti saya datang ke Singapura, saya bawa rokok aja 1 batang, 2 batang denda 200 dolar. Ada pengawasnya di situ," katanya.
Politikus Golkar itu mengatakan, di Indonesia termasuk Jakarta memang terdapat peraturan terkait hal larangan merokok ini. Namun, belum ada pengawasan di lapangan.
"Dan kita bikin yang tertulis. Perda, Pak Gubernur, Menteri, Presiden. Tapi di implementasi di lapangan dari sisi pengawasan nggak ada, sama saja 0," tuturnya.
Terkait jumlah nominal dendanya, ia menyarankan tidak terlalu besar. Nantinya, denda tersebut dapat dimasukkan menjadi kas pendapatan negara.
"Dan dendanya juga nggak perlu, harus 50 juta. Singapura aja cuma 200 dolar berarti 2 juta. Jadi supaya enak, satgas kita di lapangan untuk mengawasi," ucap Sardy.
"Itu kalaupun nanti permasalahannya harus diselesaikan di lapangan, dia bayar berapa ya jadilah ke kas negara kan begitu," pungkasnya.
Sebagai informasi, Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta mengadakan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta dan stakeholder terkait di Ruang Bapemperda, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus KTR DPRD DKI Jakarta, Farah Savira mendorong agar Pemprov DKI Jakarta untuk membuat draft surat usulan gubernur terkait KTR.
"Ya tadi pertama kami mengupdate terkait dengan proses administrasi yang sedang berjalan karena di KTR ini kami sedang menunggu perbal dari surat usulan gubernur," ujar Farah. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Prediksi Skor Kazakhstan vs Slovakia di UNL, 16 November 2026: Tim Tamu Berpeluang Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
- 2Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Moldova di UNL, 16 November 2026: Misi Tuan Rumah Mengakhiri Lima Hasil Imbang Beruntun
- 3Prediksi Skor Swiss vs Skotlandia di UNL, 17 November 2026: Tuan Rumah Incar Rekor Tak Terkalahkan
- 4Prediksi Skor Polandia vs Swedia di UNL, 18 November 2026: Misi Tuan Rumah Menghindari Degradasi
- 5Prediksi Skor Hungaria vs Irlandia Utara di UNL, 18 November 2026: Duel Penentuan Tiket Promosi ke League A
- 6Prediksi Skor Bosnia-Herzegovina vs Rumania di UNL, 18 November 2026: Duel Kontras di Bilino Polje
- 7Prediksi Skor Makedonia Utara vs Slovenia di UNL, 17 November 2026: Misi Berbeda di Tose Proeski Arena
- 8Prediksi Skor Ukraina vs Georgia di UNL, 18 November 2026: Misi Bertahan di League B
- 9Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih
- 10Permudah Transaksi Nasabah, BPR Kerta Raharja Gemilang Luncurkan Layanan Digital MOLEC, Ini Kelebihannya!



