Target Retribusi Parkir Jakarta Dipangkas Rp50 Miliar, Legislator Golkar Kritik Cara Pengelolaan yang Berpotensi Terjadi Kebocoran

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memangkas target retribusi parkir dalam rancangan perubahan APBD 2025. Dari target awal Rp350 miliar, angka tersebut kini diturunkan menjadi Rp300 miliar.
Penurunan ini menuai sorotan, mengingat potensi pendapatan parkir di Ibu Kota yang dinilai masih sangat besar dan semestinya bisa dioptimalkan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI beralasan, penurunan target ini disesuaikan dengan proyeksi kemampuan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan yang diperkirakan hanya mampu meraup Rp300 miliar hingga akhir tahun 2025.
Namun, dengan 244 ruas jalan parkir resmi dan maraknya parkir liar, DPRD DKI merasa target awal seharusnya bisa dikejar, bahkan dilampaui.
Komisi XIII DPRD DKI Jakarta akan memanggil Bapenda dan UP Perparkiran dalam rapat kerja lanjutan untuk menggali alasan di balik penurunan target ini.
Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI tengah menggodok opsi perbaikan tata kelola parkir, termasuk usulan perubahan struktur kelembagaan, seperti pembubaran UPT Parkir dan pengubahan statusnya menjadi BUMD.
Menanggapi retribusi parkir, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Dimaz Raditya, mengkritik pengelolaan parkir yang saat ini berada di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI.
Menurutnya, sistem yang ada tidak berjalan efektif dan berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah dalam jumlah besar.
Dimaz secara tegas menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan UPT Parkir. Jika dibubarkan, kewenangan pengelolaan parkir dapat diserahkan kepada pihak swasta.
"Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka triliunan rupiah," kata Dimaz kepada wartawan.
"Jadi intinya kalau UPT Parkir enggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya,” tambahnya.
Menurut Dimaz, pihak swasta dinilai mampu mengelola parkir lebih optimal dan transparan.
Dengan demikian, pemasukan dapat langsung disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta tanpa ada risiko kebocoran.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Prediksi Skor Bayern Munich vs FC Koln di Bundesliga, 21 November 2026: Dominasi Tuan Rumah Diuji Ancaman Billy Goats
- 2Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Espanyol di La Liga, 21 November 2026: Misi Los Leones Kembali ke Jalur Kemenangan
- 3Prediksi Skor Troyes vs Le Havre di Ligue 1, 21 November 2026: Kesempatan Tuan Rumah Menjauh dari Zona Degradasi
- 4Prediksi Skor RC Lens vs Toulouse di Ligue 1, 22 November 2026: Awal Era Didier Digard Diuji Tim Tamu
- 5Prediksi Skor Bayer Leverkusen vs SC Paderborn di Bundesliga, 21 November 2026: Die Werkself Diunggulkan Bangkit di BayArena
- 6Prediksi Skor Bournemouth vs Nottingham Forest di Premier League, 21 November 2026: Mampukah The Cherries Lanjutkan Tren Kemenangan?
- 7Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Deportivo La Coruna di La Liga, 21 November 2026: Mampukah Babazorros Mengakhiri Tren Buruk?
- 8Prediksi Skor LOSC Lille vs Lyon di Ligue 1, 22 November 2026: Mampukah Les Dogues Memutus Dominasi Lyon?
- 9Komisi VII DPR Apresiasi Program UPDB Pemkab Tangerang Bagi UMKM, Bunga 4 Persen Layak Jadi Percontohan Nasional
- 10Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih





