Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Usulkan Ruang Ekspresi Aman Bagi Warga untuk Berdemo Memfasilitasi Kebebasan Berpendapat

Yasmina Nuha | 8 September 2025, 16:03 WIB

AKURAT JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan untuk membuat ruang ekspresi aman untuk tempat warga menyampaikan aspirasinya.

Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo, mengatakan bahwa pembuatan ruangan tersebut menimbang dinamika sosial terkini dan menyikapi kondisi darurat paska gelombang aksi massa beberapa hari lalu.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroda).

"Fraksi PKB memandang perlu adanya designated protest spaces atau Ruang Ekspresi Aman sebagai ruang demonstrasi yang memfasilitasi kebebasan berpendapat sekaligus menjaga keteraturan pelayanan publik," ujar Tri, Senin (8/9/2025).

Ia menjelaskan, penetapan free speech zone atau designated protest space akan mengurangi gesekan sosial, menjaga stabilitas layanan publik, sekaligus memperkuat reputasi Jakarta sebagai kota global.

Selain itu, lanjut Tri, sebagai Protokol Tanggap Darurat seperti Incident Command System (ICS) atau Sistem Komando Insiden, yang telah lama digunakan dalam penanganan bencana, dapat diadaptasi untuk mengelola aksi massa berskala besar di Jakarta.

"Dengan struktur komando terpadu yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan Operator Transportasi, pemerintah dapat menjaga arus lalu lintas, melindungi fasilitas vital, dan mempercepat pemulihan layanan publik pasca kejadian," tuturnya.

Anggota Komisi C itu menuturkan, pihaknya berpandangan Jakarta perlu segera mengadopsi kebijakan berbasis merit goods melalui penyediaan designated protest space, penerapan sistem komando terpadu, serta integrasi kanal dialog digital.

"Dengan kebijakan tersebut, demonstrasi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi bagian dari dinamika sosial perkotaan yang wajar, selaras dengan citra Jakarta sebagai kota global yang modern, demokratis, dan terbuka," tuturnya.

Fraksi PKB pun berpandangan, Jakarta berhadapan dengan tiga simpul tantangan ke depan yakni tekanan biaya hidup, gangguan mobilitas-lingkungan, dan ketimpangan layanan yang melemahkan ketahanan saat kedaruratan.

Karena itu, RAPBD 2026 harus memuat design for resilience: penataan ruang yang adaptif, contingency budgeting yang jelas, dan standar layanan minimum saat gangguan.

"Dengan semangat melayani, Fraksi PKB mendukung upaya penuh eksekutif memastikan APBD menjadi alat keadilan: biaya hidup lebih ringan, layanan dasar lebih baik dan merata, perlindungan krisis lebih pasti, serta pengelolaan yang transparan dan lestari," pungkasnya. (*)

#\warga jakarta\#\dprd dki jakarta\#\fraksi pkb\#demonstrasi #\kebebasan berpendapat\#\ruang ekspresi\