Golkar Tekankan Prioritas Revitalisasi Halte TransJakarta, Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat

AKURAT JAKARTA — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi C, Dimaz Raditya, yang juga merupakan politisi Partai Golkar, TransJakarta diminta untuk segera menginventarisasi halte-halte yang membutuhkan revitalisasi mendesak.

Permintaan ini disampaikan mengingat adanya rencana kenaikan tarif layanan TransJakarta pada tahun 2026. Dimaz menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus sejalan dengan kenaikan harga yang dibebankan kepada masyarakat.

Baca Juga: Legislator Golkar Pastikan Sekolah di Bawah Kemenag Masuk Penambahan Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan

“Sebaiknya TransJakarta inventarisasi halte-halte TransJakarta yang menjadi prioritas. Harus mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Dimaz.

Rapat pendalaman Ranperda APBD 2026 ini dihadiri oleh jajaran Komisi C, termasuk Sekretaris Komisi C Suhud Alynudin, serta anggota lain seperti Gias Kumari Putra, Gani Suwondo, Lukmanul Hakim, Adnan Taufiq, Ismail, dan Josephine Simanjuntak.

Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta Saefullah Hidayat beserta jajaran pimpinan dari 22 BUMD di Ibu Kota.

Baca Juga: Dukung Paljaya Miliki Fasilitas Pengolahan Limbah B3, Legislator Golkar Desak Percepatan PKS dengan BPAD

BUMD yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Paljaya, PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Transportasi Jakarta.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Pembangunan Jaya, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Asuransi Bangun Askrida Jakarta, PT JIEP (Persero), PT Jamkrida Jakarta, PT JiExpo, PT Graha Sahari Suryajaya, PT Pakuan, PT Delta Jakarta, dan PT Cemani Toka.

Kegiatan pembahasan anggaran ini mengacu pada Surat Nomor 1008/UD.00.02 yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. (*)