Pemprov DKI Jakarta Masih Kaji Kenaikan Tarif Transjakarta, Golkar Tekankan Tidak Membebani Warga

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini belum memutuskan nasib kenaikan tarif layanan Transjakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam lantaran adanya keraguan serta pro-kontra yang terbelah di ruang publik.

Tarif Transjakarta diketahui telah bertahan stabil di angka Rp3.500 selama 21 tahun, sejak tahun 2004 hingga 2025.

Baca Juga: Atasi Trauma Siswa, Legislator Golkar Setuju SMA 72 Jakarta Terapkan Pembelajaran Daring Pasca Ledakan

Keraguan itu muncul karena harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan beragamnya respons publik di media sosial.

"Cuma ini gubernurnya lagi bimbang (tarif naik atau tidak). Jadi saya terus terang saja, sejak mewacanakan apakah naik atau enggak (tarifnya), memang benar-benar di ruang publik itu terbelah,” kata Pramono, Selasa (11/11/2025).

Wacana kenaikan tarif ini muncul di tengah tingginya beban subsidi (PSO) yang ditanggung Pemprov DKI, yang mencapai lebih dari Rp9.000 per penumpang, di luar 15 golongan masyarakat yang digratiskan.

Baca Juga: Golkar Tekankan Prioritas Revitalisasi Halte TransJakarta, Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Andri Santosa, menegaskan bahwa kajian komprehensif sangat diperlukan.

Dia menjelaskan, beban subsidi yang terus membesar diperparah oleh pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI turun drastis dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

"Untuk mengurangi besaran subsidi. Kondisi itu diperparah oleh pemotongan DBH yang mencapai Rp 15 triliun dari pemerintah pusat," kata Andri dalam keterangannya.

Menurut Andri, upaya menekan besaran subsidi melalui penyesuaian tarif merupakan langkah untuk menjaga agar pelayanan publik, perluasan rute, dan target besar zero carbon pada 2030 (di mana seluruh transportasi harus menggunakan tenaga listrik) tidak terganggu.

Meskipun mendukung kajian untuk menekan PSO, Andri Santosa dari Golkar memberikan penekanan penting agar kenaikan tarif yang diputuskan tidak menyulitkan masyarakat.

Dia meminta Pemprov memastikan tarif baru harus tetap terjangkau dan lebih murah dibandingkan moda transportasi lain.

"Yang penting bisa dijangkau dan lebih murah dari transportasi apa pun. Tapi kalau tarif naik lalu mengganggu pelayanan, dari standar pelayanan minimum dan aspek lainnya, kami pasti minta yang terbaik," tegasnya. (*)