Legislator Golkar Minta Pemerintah Tak Buru-buru Batasi Game Online Pasca Insiden Ledakan SMAN 72

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, meminta pemerintah pusat untuk tidak terburu-buru berencana melakukan pembatasan terhadap game online seperti PlayerUnknows's Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya.

Di mana, pemerintah berencana membatasi game tersebut sebagai respons atas insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 lalu.

Menurut Farah, menyalahkan game online secara keseluruhan adalah sikap yang tidak adil. Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini seharusnya adalah mencari akar masalah yang sebenarnya, bukan mencari kambing hitam.

Baca Juga: Legislator Golkar Soroti Rencana Pembangunan Sekolah di 2026, Diusulkan 22 Tapi Disetujui Hanya 5 Sekolah

Ia menegaskan bahwa tidak semua tempat terpengaruh oleh game online. Pembatasan baru bisa dilakukan jika ada temuan jelas mengenai game tertentu yang terbukti berpotensi kuat menimbulkan kekerasan atau perilaku agresif.

"Ini bukan soal benar atau salah. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan game online. Yang penting sekarang adalah mencari akar masalahnya dulu," ujar Farah Savira kepada Akurat Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

"Tapi kalau memang ditemukan game tertentu yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau perilaku agresif, baru bisa diambil langkah pembatasan," imbuhnya.

Baca Juga: Basri Baco: Program Sembako Golkar DKI Bukti Nyata Kepedulian pada Rakyat

Lebih lanjut, ia menyoroti peranan penting sekolah yang kerap luput dari perhatian. Kasus ledakan di SMAN 72, yang santer dikaitkan dengan motif perundungan (bullying), harus menjadi momentum bagi institusi pendidikan untuk berbenah.

"Selain itu, kita juga harus lihat peranan sekolah. Dengan kejadian ini, sekolah harus sadar bahwa mereka tidak bisa lagi membiarkan praktik perundungan (bullying) atau kekerasan antar siswa," tegasnya.

Anggota Komisi E itu mengingatkan bahwa kasus bullying kini sudah marak dan insiden di SMAN 72 tidak boleh terulang, baik di Jakarta maupun di daerah lain.

Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar dan berkembang, bukan tempat yang menimbulkan rasa takut.

Untuk itu, pengawasan di lingkungan sekolah harus diperketat. Pengawasan ini, menurut Farah, tidak hanya terbatas pada barang yang dibawa siswa, tetapi juga pada upaya pembentukan pola pikir dan kepedulian terhadap sesama.

"Maka pengawasan harus diperketat, bukan hanya soal barang yang dibawa siswa, tapi juga bagaimana membentuk pola pikir dan kepedulian terhadap sesama di lingkungan sekolah," tandasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji kebijakan pembatasan game online di Indonesia.

Langkah ini diambil untuk menekan dampak negatif permainan digital terhadap anak-anak yang dinilai berpotensi memengaruhi perilaku dan perkembangan moral generasi muda.

“Kita perlu memikirkan langkah konkret untuk membatasi dan mencari solusi atas pengaruh buruk dari game online terhadap anak-anak,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai mendampingi Presiden di kediaman Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Minggu malam (9/11/2025). (*)