ASN Kerja dari Rumah Diawasi Rekaman Presensi Sore

AKURAT.CO - Pemprov DKI Jakarta tetap mengawasi ASN yang bekerja dari rumah (work from home) selama penyelenggaraan KTT ke-43  ASEAN.

Caranya melalui rekaman presensi sore untuk memastikan mereka benar-benar bekerja dari tempat tinggalnya.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya seperti dilansir laman Antara.

Baca Juga: Keren! Ketua Jakmania Wakili Suporter Indonesia dalam AFC Fans Delegation

"Pengawasan dilakukan lewat atasan langsung masing-masing berupa pelaporan target capaian kinerja harian melalui aplikasi E-TPP (tambahan penghasilan pegawai secara elektronik) setelah pegawai melakukan perekaman presensi sore," kata Maria Qibtya

Aplikasi E-TPP sendiri merupakan aplikasi untuk memberikan laporan kinerja pegawai secara lengkap mulai dari aktivitas harian, absensi (kehadiran pegawai).

Dan mobilitas ASN atau PNS untuk dikombinasikan setiap bulan sebagai bahan perhitungan pembayaran TPP.

Baca Juga: Resep dan Cara Membuat Pacri, Makanan Khas Komunitas Betawi Keturunan Arab

Maria menjelaskan pelaksanaan WFH paling banyak 75 persen bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diberlakukan mulai 4-7 September 2023.

"Per hari (6 September) penerapan kebijakan 75 persen WFH sudah berjalan dua hari sejak tanggal 4 September," ujar Maria.

Ketentuan WFH ini berlaku bagi perangkat daerah/ biro  yang tidak memberikan pelayanan dukungan operasional atau langsung kepada masyarakat.

Baca Juga: Keren! Ketua Jakmania Wakili Suporter Indonesia dalam AFC Fans Delegation

Adapun mekanisme pembagian 75 persen WFH dihitung berdasarkan jumlah seluruh Pegawai ASN pada unit, sub-bidang, sub-bagian, seksi atau sub-kelompok di lingkungan perangkat daerah/ biro.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyebutkan ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51.714 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.395.

"Di dalam surat edaran tersebut yang boleh melakukan WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah, yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS. Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen sekitar 2.000-an," kata Etty saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (22/8).

Adapun Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditingkatkan menjadi 75 persen saat kegiatan KTT ke-43 ASEAN.

"Selama periode 4 sampai 7 September di sekitar venue Jakarta Selatan, Gambir, dan Gelora Bung Karno, akan diberlakukan bekerja dari rumah maupun bersekolah dari rumah. Bahkan untuk ASN akan kita tingkatkan sampai 75 persen," kata

ASN Kerja dari Rumah Diawasi Rekaman Presensi Sore

- Pemprov DKI Jakarta tetap mengawasi ASN yang bekerja dari rumah (work from home) selama penyelenggaraan KTT ke-43  ASEAN.

Caranya melalui rekaman presensi sore untuk memastikan mereka benar-benar bekerja dari tempat tinggalnya.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya seperti dilansir laman Antara.

"Pengawasan dilakukan lewat atasan langsung masing-masing berupa pelaporan target capaian kinerja harian melalui aplikasi E-TPP (tambahan penghasilan pegawai secara elektronik) setelah pegawai melakukan perekaman presensi sore," kata Maria Qibtya

Aplikasi E-TPP sendiri merupakan aplikasi untuk memberikan laporan kinerja pegawai secara lengkap mulai dari aktivitas harian, absensi (kehadiran pegawai).

Dan mobilitas ASN atau PNS untuk dikombinasikan setiap bulan sebagai bahan perhitungan pembayaran TPP.

Maria menjelaskan pelaksanaan WFH paling banyak 75 persen bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diberlakukan mulai 4-7 September 2023.

"Per hari (6 September) penerapan kebijakan 75 persen WFH sudah berjalan dua hari sejak tanggal 4 September," ujar Maria.

Ketentuan WFH ini berlaku bagi perangkat daerah/ biro  yang tidak memberikan pelayanan dukungan operasional atau langsung kepada masyarakat.

Adapun mekanisme pembagian 75 persen WFH dihitung berdasarkan jumlah seluruh Pegawai ASN pada unit, sub-bidang, sub-bagian, seksi atau sub-kelompok di lingkungan perangkat daerah/ biro.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyebutkan ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51.714 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.395.

"Di dalam surat edaran tersebut yang boleh melakukan WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah, yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS. Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen sekitar 2.000-an," kata Etty saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (22/8).

Adapun Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditingkatkan menjadi 75 persen saat kegiatan KTT ke-43 ASEAN.

"Selama periode 4 sampai 7 September di sekitar venue Jakarta Selatan, Gambir, dan Gelora Bung Karno, akan diberlakukan bekerja dari rumah maupun bersekolah dari rumah.

Bahkan untuk ASN akan kita tingkatkan sampai 75 persen," kata Heru di tengah kegiatan penanaman pohon di kolong Tol Becakayu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (19/8).

di tengah kegiatan penanaman pohon di kolong Tol Becakayu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (19/8).