Zaki Iskandar Sebut PPDB di Jakarta Masih Jadi Momok Orang Tua, dari Masalah Sistem Zonasi, Daya Tampung Sekolah Lanjutan hingga Biaya Sekolah Swasta

AKURAT JAKARTA - Calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta dari Partai Golkar, Ahmed Zaki Iskandar memberikan sorotan terkait berbagai polemik pendidikan di Jakarta.

Zaki Iskandar mengatakan bahwa salah satu momok bagi orang tua dalam pendidikan anaknya yaitu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap bermasalah.

"Kalau buat orang tua yang masih punya anak SD, SMP, SMA, penerimaan murid baru ini menjadi satu momok setiap tahun kita," kata Zaki di Sekretariat Satkar Ulama Indonesia, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2024).

Baca Juga: Sisa APBD Jakarta Tiap Tahun Capai Rp 10 Triliun, Zaki Iskandar: Cukup Buat Program Makan Siang Gratis untuk Anak SD Sampai SMA

Zaki mengatakan terdapat kasus di mana banyak orang tua yang merasa kecewa dengan sistem zonasi PPDB yang memiliki kendala terkait penghitungan jarak rumah dengan sekolah pilihannya.

Ia menemukan banyak orang tua yang bawa alat ukur meteran untuk mengukur jarak sekolah sampai ke rumahnya, untuk membuktikan bahwa jarak rumah dengan sekolah itu termasuk zonasi PPDB.

"Sayangnya, sekolahnya emang bener deket, cuma 20 meter doang. Cuma di sono kecamatannya Manggarai, di sini kecamantannya beda. Akhirnya kagak masuk juga tuh bocah," katanya dengan logat Betawi yang khas.

Selain PPDB, lanjutnya, polemik pendidikan di Jakarta yang harus dituntaskan yaitu sarana-prasarana sekolah, fisik yang tidak memenuhi untuk seluruh anak-anak siswa SD, SMP, dan SMA di Jakarta.

Ia mempersoalkan terkait daya tampung sekolah lanjutan atau jumlah penerimaan murid di tiap tingkat pendidikan yang semakin ke atas, kursi penerimaan muridnya malah semakin berkurang.

Baca Juga: Sungai Ciliwung Meluap, 4 RT di Jakarta Timur Siang Ini Masih Terendam Banjir

"Bagaikan piramida. SD-nya bisa diterima 50 ribu, SMP-nya saya yakin cuma setengahnya, 25 sampai 30 ribu. Nanti SMA, setengahnya lagi. Bayangin aja tuh. Dari bawah anak SD 50 ribu, di SMA negerinya yang diterima cuma 15 ribu. Yang 35 ribu mau dikemanakan?," katanya.

Terakhir, pria yang menjabat Ketua DPD Golkar DKI Jakarta ini juga mempersoalkan terkait masih banyaknya orang tua yang terbebani dengan biaya sekolah swasta yang begitu mahal.

Ia pun meminta Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, untuk menyelesaikan masalah biaya pendidikan swasta ini jika terpilih menjadi salah satu pimpinan DPRD DKI di periode mendatang.

"Kemarin saya minta Basri Baco, besok kalau jadi pimpinan DPRD, gimana caranya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI juga bisa membantu sekolah swasta, memperingan biaya untuk sekolah anak-anak kita," katanya.

Bahkan, ia mengatakan dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari APBD Jakarta mencapai Rp 10 Triliun, pemerintah Jakarta bisa membiayai pendidikan swasta juga gratis.

"Kalau mau sekolah anak-anak kita SMP yang masuk swasta, kalau perlu bisa dibikin sekolah gratis juga. Sebab, 10 triliun SILPA-nya. Itu cukup," katanya.

Baca Juga: Waduh, 2 Anggota DPR RI dan Puluhan Karyawan Parlemen Diduga Terlibat Judi Online

"Inilah kira-kira salah satu pandangan kita terhadap problematika di Jakarta. Hal ini menjadi motivasi dan semangat kita semua untuk terus bergerak membangun Jakarta yang kita cintai," pungkasnya. (*)