Ada Ketidakadilan Pendidikan antara Sekolah Negeri dan Swasta di Jakarta, Fraksi Golkar DPRD Dorong Program Sekolah Swasta Gratis di Tahun 2025

AKURAT JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan bahwa terjadi ketidakadilan pendidikan di Jakarta antar sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini mengungkapkan, sekitar 50 persen siswa yang bersekolah di sekolah negeri Jakarta berasal dari keluarga mampu.

"Fakta yang terjadi hari ini, banyak siswa yang bersekolah di sekolah negeri, 50 persen muridnya berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri gratis alias tidak bayar," kata Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Baca Juga: Heboh Kontes Waria atau Transgender di Hotel di Sawah Besar Jakarta Pusat, Begini Kata Pj Gubernur Heru Budi dan Wali Kota Jakpus

Sementara mayoritas atau hamper 100 persen siswa yang bersekolah di sekolah swasta Jakarta, yang tidak gratis tersebut, justru berasal dari keluarga yang kurang mampu.

"Khususnya sekolah swasta grade 1, 2, dan 3 ya. Hampir 100 persen muridnya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan harus membayar alias tidak gratis," jelasnya.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mendorong program sekolah gratis, yang sudah menjadi tuntutan wajib untuk dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2025 mendatang.

"Jika program sekolah gratis ini bisa kita wujudkan di tahun 2025 nanti, maka banyak masalah dan hal yang bisa diselesaikan. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah di sekolah swasta," tuturnya.

Lebih lanjut, ia pun berharap melalui program sekolah gratis tidak ada lagi anak yang harus dipulangkan dari sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah.

Baca Juga: Veddriq Leonardo Menang! Bawa Emas Pertama Untuk Indonesia

"Tidak ada lagi anak yang ijazahnya tertahan di sekolah-sekolah swasta karena orang tuanya tidak mampu melunasi tunggakan SPP di sekolah-sekolah swasta tersebut," katanya.

Selain itu, Basri Baco menjelaskan bahwa program sekolah gratis ini juga sudah diwujudkan di beberapa daerah di wilayah Republik Indonesia.

"Untuk itu sekali lagi, demi meningkatkan kualitas hidup atau ekonomi seorang, maka yang paling utama dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan orang tersebut," tegasnya.

Terakhir, ia pun meminta agar Pemprov DKI untuk harus segera mempersiapkan anggaran program sekolah gratis ini melalui perubahan APBD 2024 untuk diwujudkan di tahun 2025 bagi warga Jakarta.

Baca Juga: KONSER GRATIS! Pesta Rakyat di TMII Menghadirkan Maliq & D’Essentials dan Fourtwnty, Ini Syaratnya

"Bukan hanya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri, tetapi juga untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta, khususnya swasta grade 1, 2, dan 3," pungkasnya. (*)