Program Sarapan Gratis Tidak Jadi Dibatalkan, Pramono Bakal Bahas Lebih Lanjut dengan Kepala BGN

AKURAT JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa wacana program Sarapan Gratis yang dicanangkan oleh pihaknya ternyata diperbolehkan oleh pemerintah pusat.

Pram, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait hal ini.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Badan Gizi, Prof. Dadan. Karena memang ketika retret kan waktu itu tidak diperbolehkan," ujar Pram di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).

Baca Juga: Pantau Kesiapan Posko Satgas Ketenagakerjaan, Wabup Tangerang Intan Nurul Hikmah Minta Pengusaha Berikan THR Pekerja Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu

Sebelumnya, Pram mengatakan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta tidak diperbolehkan oleh pemerintah pusat membuat program serupa Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga, program Sarapan Gratis tidak jadi dilaksanakan.

Namun, ia pun mengungkapkan, usai dirinya menelusuri lebih lanjut, ternyata untuk Jakarta diperbolehkan untuk membuat program ini.

Dengan itu, dirinya pun bakal meminta waktu kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana untuk membahas lebih lanjut terkait nasib pelaksanaan Sarapan Gratis ini.

Baca Juga: Dapatkan Tiket Kereta Mudik Rp 10 Ribu, Berikut Daftar Tarif KA Ekonomi Antar Kota Jarak Jauh

"Tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan. Untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah," tuturnya.

Ia berharap, melalui pembahasan nanti, dirinya dapat mempersiapkan dengan baik program Sarapan Gratis ini jika jadi dijalankan.

"Karena apapun sebagai gubernur saya ingin segala sesuatunya itu proper, segala sesuatunya itu transparan dan terbuka," pungkasnya.

Baca Juga: Pendaftaran Sudah Dibuka! Mudik Motor Gratis 7.424 Unit, Cek Lokasi Tujuan di Sini

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa wacana progam Sarapan Gratis yang telah dicanangkannya harus batal dilaksanakan.

Politikus PDIP itu menjelaskan, saat Retret di Magelang lalu, dirinya mendapat arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana agar pemerintah daerah tidak membuat program serupa Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis," ujar Pram, sapaan akrabnya, di Jakarta, Sabtu (8/3/2025). (*)