Dukung Pernyataan Dedi Mulyadi, Pramono Setuju Warga Jakarta Tidak Boleh Bangun Vila di Kawasan Puncak

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga Jakarta tidak membangun vila dan sejenisnya di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Pernyataan ini buntut banjir yang melanda Jakarta, Bekasi hingga Depok yang disebut imbas dari rusaknya lanskap di hulu Sungai Ciliwung.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung turut mendukung pernyataan Dedi Mulyadi. Hal ini diperlukan sebagai upaya mencegah banjir di wilayah Jabodetabek.

Baca Juga: Harga Pangan Berpotensi Melonjak Jelang Lebaran, Fraksi Golkar Andri Santosa Minta Jauh Hari Pemprov Antisipasi

"Saya termasuk yang setuju kalau memang dilakukan pembatasan untuk membangun vila-vila di Puncak," ujar Pramono di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia mengatakan, curah hujan yang tinggi tidak hanya terjadi di kawasan Danau Ciawi dan Sukamahi, tetapi juga di daerah yang lebih rendah yang sebagian besar telah menjadi area publik, vila, penginapan dan restoran.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan vila yang tidak terkendali dapat memperparah risiko banjir.

Baca Juga: Tinjau Langsung Jalan Penghubung Pagedangan-Parung Panjang yang Putus Akibat Longsor, Bupati Tangerang Maesyal Gercep untuk Segera Perbaiki

"Ini terlihat dari beberapa banjir yang terjadi, terutama yang terakhir kemarin, curah hujan itu tidak lagi di atas Danau Ciawi dan Sukamahi, tetapi di bawahnya," tuturnya.

"Dan itu sebagian sudah menjadi area publik, area yang dijadikan vila, kemudian penginapan, kemudian juga restoran dan sebagainya," imbuhnya.

Menurut Politikus PDIP itu, pembatasan pembangunan vila tidak hanya berlaku untuk warga Jakarta, tetapi juga untuk warga dari daerah lain.

Ia pun menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Barat untuk menerapkan kebijakan pembatasan tersebut. Sebab, siapapun yang akan membangun, bukan hanya warga Jakarta, warga dari manapun harus dibatasi.

"Memang saya termasuk yang akan memberikan dukungan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk membatasi vila-vila yang ada di Puncak atau di manapun yang dibangun baru," terangnya.

Pramono menyampaikan, pembatasan bangunan villa salah satunya bisa dilakukan dengan menyesuaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk vila yang dimiliki warga Jakarta di kawasan Puncak.

"Nanti kita akan menerapkan dengan cara lain. Misalnya kan ada PBB, kalau dia punya vila ini kan menjadi tambahan dari PBB baru," pungkasnya. (*)