Mulai Hari Ini, Pemprov DKI Uji Emisi Kendaraan Berat, Bakal Kenakan Denda hingga Puluhan Juta Bagi Pelanggar

AKURAT JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) memberikan ancaman serius bagi para pemilik kendaraan berat atau Heavy-duty Vehicles seperti truk dan bus yang mengabaikan kewajiban uji emisi di Jakarta.

Mereka akan menjatuhkan pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Ancaman ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Langkah tegas ini merupakan strategi penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan berat, khususnya kendaraan berbahan bakar diesel, yang tidak memenuhi ambang batas emisi gas buang. Ini merupakan salah satu upaya mengendalikan pencemaran udara di Jakarta.

Baca Juga: Gubernur Pramono Tetapkan BTN Jakarta International Marathon Sebagai Agenda Tahunan dalam Kalender Pariwisata, Harap Bisa Dapat Penghargaan WMM

Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, para pemilik kendaraan berat seperti truk dan bus yang mengabaikan kewajiban uji emisi di Jakarta dan terjaring dalam Operasi Gabungan Penegakan Tindak Pelanggar Uji Emisi akan menghadapi ancaman serius yaitu pidana kurungan hingga denda.

"Pelanggarannya termasuk kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring)," ujar Asep dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/4/2025).

Ia menjelaskan, operasi gabungan ini akan dilaksanakan mulai hari ini, Selasa (15/4/2025) di wilayah DKI Jakarta dengan melibatkan berbagai pihak.

Diantaranya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup , Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya. Total lebih dari 40 personel gabungan akan diterjunkan pada setiap operasi.

“Kami akan terus memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat seperti truk, trailer dan bus yang masuk kategori heavy duty vehicle. Komitmen ini dilakukan untuk mengendalikan polusi udara dari sumber bergerak,” jelas Asep.

Lanjutnya, dalam setiap operasi akan disiagakan uji emisi mobile untuk menguji kepatuhan kendaraan terhadap standar emisi.

Baca Juga: Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Barcelona di UCL, 16 April 2025: Misi Mustahil BvB di Signal Iduna Park

Selain itu, akan dilaksanakan Sidang Tipiring bagi pelanggar yang terbukti tidak lolos uji emisi untuk dijatuhi hukuman.

Sementara Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma mengungkapkan dukungannya atas langkah pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak ini.

Ia mengungkapkan, berdasarkan kajian tahun 2022 yang dilakukan oleh Prodesor Puji Lestari dari Insitut Teknologi Bandung, tercatat sektor transportasi menyumbang 44,7% untuk polutan PM2.5 di Jakarta.

Dari sektor transportasi ini, 32% adalah dari heavy duty vehicle atau kendaraan berbahan bakar diesel.

"Jadi pengetatan emisi dari truk dan kendaraan berat sudah sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya," kata Ririn.

Baca Juga: Nova Arianto Siapkan Strategi Matang Jelang Piala Dunia U-17 2025 Usai Evaluasi Piala Asia

"Emisi dari kendaraan berat berbahan bakan diesel juga menjadi sumber polutan yang besar untuk SO2 dan NO2 yang merupakan prekusor dari PM2.5, yaitu masing-masing 56% dan 48%," pungkasnya. (*)