Pemprov DKI Jakarta Terbitkan 3 Penlok untuk Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, Berikut Lokasi dan Anggarannya

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan penetapan lokasi (penlok) untuk proyek normalisasi Ciliwung.

Menurut Pram, sapaan akrabnya, Sungai Ciliwung ini menjadi penyumbang utama masalah banjir di Jakarta sebesar 40 persen lebih.

"Sungai Ciliwung yang menjadi konstribusi terbesar banjir di Jakarta hampir 40 persen lebih, kita sudah mengeluarkan penlok (penetapan lokasi)-nya," ujar Pram usai meninjau Kali Cakung Lama, Jalan Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (19/5/2025).

Baca Juga: The Smashing Pumpkins; Grup Musik Rock Legendaris Dunia Bakal Konser di Jakarta Awal Oktober 2025, Penjualan Tiket Dimulai Selasa Besok

Pram berharap, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mengeluarkan surat terkait normalisasi ini.

Melalui dukungan dari Kementerian PU dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Politikus PDIP itu berharap, proyek normalisasi Sungai Ciliwung bisa segera dikerjakan.

"Mudah-mudahan surat dari Kementerian PU sudah segera keluar. ATR juga akan membantu. Maka penanganan untuk banjir utama di Jakarta, Sungai Ciliwung akan kita tangani dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan bahwa penlok telah diterbitkan untuk tiga lokasi dari total 11 segmen yang direncanakan.

Ketiga penlok tersebut meliputi daerah Pengadegan, Cawang, dan Cililitan di Jakarta Timur.

Pemprov DKI, kata Ika, juga telah mengalokasikan anggaran untuk proyek normalisasi Ciliwung sekitar Rp 98 miliar pada tahun ini.

"Untuk sungai Ciliwung tahun ini anggarannya kurang lebih Rp98 miliar," ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Pramono Sebut Kali Cakung Lama Jadi Penyebab Utama Banjir yang Kerap Terjadi di Kelapa Gading, Ini Solusi yang Dilakukan!

Namun demikian, pembahasan penambahan alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2025 saat ini tengah dilakukan dengan DPRD. Setelah itu, pihaknya akan mulai dari segmen Pengadegan.

"Kemungkinan akan kita tambah dan progres pertama yang akan kita laksanakan di segmen Pengadegan," katanya.

Ika mengatakan, saat ini surat tugas dari Kementerian ATR/BPN sudah keluar. Ditargetkan, pembayaran pembebasan lahan untuk segmen Pengadegan akan dilaksanakan pada akhir Juni.

"Paling tidak akhir Juni sudah dilaksanakan pembayaran di segmen Pengadegan," pungkasnya. (*)