Gubernur Pramono Tegaskan Tidak Akan Cabut KJP Bagi Siswa yang Ikut Program Sekolah Rakyat dari Kemensos, Ini Alasannya

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung memastikan bahwa siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang masuk ke dalam program Sekolah Rakyat tetap akan menerima bantuan KJP.

Di mana, program Sekolah Rakyat ini merupakan program dari pemerintah pusat terkait pendidikan berasrama yang sepenuhnya gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin.

"Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya dimana aja ya tetap nanti KJP-nya diberikan," ujar Pramono di Kantor Sekretariat RW 07 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).

Baca Juga: Prediksi Skor Juventus vs Manchester City di Piala Dunia Antarklub, 27 Juni 2025: Perebutan Puncak Grup yang Menegangkan

Ia menjelaskan, alasan pihaknya tetap memberikan KJP tersebut sebab banyak manfaat yang diberikan melalui KJP Plus yang tidak hanya diberikan penerimanya, namun juga diberikan kepada keluarganya.

"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi mohon maaf juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan dan sebagainya dari itu," kata Pramono.

Selain itu, politikus PDIP itu mengatakan bahwa Pemprov Jakarta sudah berkoordinasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dengan program Sekolah Rakyat ini.

"Pemerintah Jakarta sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Karena memang koordinasi untuk sekolah rakyat ini kan akan dibimbing oleh Kementerian Sosial," terang Pramono.

"Dan kami sudah menyiapkan, bahkan lahannya dan tempatnya sudah. Kalau untuk Jakarta gak jadi masalah," imbuhnya.

Baca Juga: Manajer Zaki Iskandar Minta Suporter Dukung Penuh Garuda Muda Juara Piala AFF U-23 2025

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan peluncuran Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama yang sepenuhnya gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin.

Inisiatif itu merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih cerah bagi rakyat kecil.

Pelaksanaan perdana Sekolah Rakyat ditargetkan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, dengan 53 dari 200 unit Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2025.

Baca Juga: Wacana Car Free Night di Jakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Tak Boleh Ganggu Acara Pernikahan di Hotel

Program ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (*)