Pengurusan Izin KLB Pembangunan di Jakarta Kerap Mandek Bertahun-tahun, Gubernur Pramono: Saya Minta Selesai dalam 28 Hari Saja!

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk memotong waktu pengurusan izin pembangunan di Jakarta

Salah satu yang jadi sorotan adalah terkait izin Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang kerab berlangsung bertahun-tahun.

Dalam rapat bersama Operator Perangkat Daerah (OPD) terkait, dirinya meminta agar pengurusan KLB yang bisa mencapai belasan tahun dapat dipangkas menjadi puluhan hari saja.

"Saya memang sekarang ini sedang membuat agar beberapa perizinan yang berlangsung lama banget, bahkan ada yang sampai 12 tahun untuk mengurus KLB. Di dalam rapat saya sudah meminta bisa selesai sampai dengan 28 hari saja," ujar Pramono kepada wartawan, dikutip Rabu (2/7/2025).

Baca Juga: Cuma Sehari Tapi Segar Maksimal! Inilah 5 Wisata Alam Dekat Jakarta yang Bisa Dikunjungi Tanpa Menginap

Ia meyakini, pihaknya dapat melakukan percepatan pengurusan KLB menjadi 28 hari. Sebab, jika dipacu seperti itu mereka dapat menyelesaikannya.

"Kenapa 28 hari? Saya meyakini orang kita kalau dipacu pasti akan bisa. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan saya yang berdasar adalah tentang hal itu," tukasnya.

Politikus PDIP itu pun yakin, tak hanya KLB, perizinan seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) juga dapat dipercepat.

Dengan itu, melalui percepatan ketiga perizinan tersebut, dirinya yakin Jakarta dapat naik sangat tinggi dalam peringkat kota global.

"Karena saya merasa kalau itu bisa dilakukan, Jakarta pasti akan melompat sebagai kota global yang sekarang rankingnya 74 pasti akan melompat tinggi sekali," tutur Pramono.

"Karena apa? Karena memberikan kepastian orang untuk mengurus perizinan yang berkaitan dengan KLB, SLF, SP3L dan sebagainya," imbuhnya.

Baca Juga: Terlihat Sepele, Tapi 6 Barang Hotel Ini Sering Bikin Masalah Saat Check-Out

Diketahui, Gubernur Pramono berkomitmen untuk tetap transparan terkait penggunaan dana kompensasi peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di ibu kota.

Ia menyatakan, seluruh proses administrasi terkait KLB akan dipercepat.

"Jadi yang pertama hal yang berkaitan dengan KLB memang saya ingin transparan, terbuka. Apapun administrasi dan Pemerintah Jakarta harus lebih terbuka untuk itu, sehingga KLB yang bertele-tele atau SLF yang bertele-tele saya akan percepat," tegasnya. (*)