Massa AMPSI Demo Depan DPRD DKI, Sampaikan 3 Tuntutan, Satunya Evaluasi Tunjangan Perumahan Dewan

AKURAT JAKARTA - Puluhan massa Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9/2025).

Berdasarkan pantauan Akurat Jakarta, para massa aksi yang terdiri dari berbagai kampus mulai menyuarakan aksinya sekitar pukul 12.30 WIB.

Terlihat para aparat keamanan yang terdiri Polri hingga TNI diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi demo.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua AMPSD, Muhammad Ihsan, menyampaikan bahwa dalam aksi tersebut pihaknya menuntut 3 poin, salah satunya yaitu evaluasi tunjangan perumahan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Depok Setuju Tinjau Ulang Tunjangan Perumahan Dewan

Di mana, saat ini tunjungan perumahan bagi pemimpin DPRD DKI Jakarta mencapai Rp78,8 juta per bulan. Sementara, untuk anggota DPRD DKI sebesar Rp70,4 juta per bulan.

"Yang pertama, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap isu yang sekarang lagi marak, yang kemarin disampaikan oleh kawan-kawan, yaitu tunjangan perumahan. Itu perlu dikaji ulang, menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar," ujar Ihsan.

Ia menilai, evaluasi ini perlu dilakukan melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding terbalik dengan para wakil-wakil rakyat saat ini.

Kemudian yang kedua, pihaknya juga meminta untuk melakukan pengurangan jumlah nilai tunjangan tiap anggota DPRD DKI Jakarta.

"Itu yang ingin kami sampaikan, supaya kita melihat dengan APBD Jakarta yang sekitar Rp90 triliun, para wakil-wakil rakyat yang disini mempunyai fungsi pengawasan, itu harus lebih menerima aspirasi dari kami lagi dan teman-teman sekalian," ujarnya.

Baca Juga: 5 Kelompok Orang yang Sebaiknya Menghindari Nanas, Kamu Termasuk?

Ia juga menilai, saat ini masyarakat terkonsentrasi dengan isu-isu pusat, namun lupa atau menutup mata dengan isu-isu daerah.

"Apalagi saya, khususnya saya Muhammad Ihsan, saya di sini orang asli Jakarta, karena saya tinggal di warung buncit dan saya melihat karena saya dari kecil, melihat problem di Jakarta," tuturnya.

Yang ketiga, lanjut Ihsan, untuk fungsi pengawasan, pihaknya melihat terdapat yang bau kurang sedap pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta.

Apalagi, menurutnya, dalam masa transisi dengan gubernur yang baru, otomatis pengawasan dari awal ini harus lebih ketat.

"Jadi kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, food station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya, dan PAM jaya serta Jakpro," tukasnya.

Baca Juga: Tunjangan Perumahan DPRD DKI Tuai Sorotan Publik, Nilainya Capai Rp 78 Juta Per Bulan, Sudah Sejak Era Anies

Ia pun beranggapan, BUMD-BUMD tersebut perusahaan besar dan tujuannya bukan untuk mencari keuntungan saja, tapi harus lebih dirasakan lagi oleh masyarakat. (*)