Sengketa Lahan Flyover dan Taman Kota Memanas, Ketua Fraksi Golkar Turun Tangan Pekan Depan

AKURAT JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, memastikan bahwa pihaknya akan segera meninjau lokasi sengketa dua lahan antara Ahli Waris Da’am bin Nasairin dan Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan kedua lokasi tersebut untuk dijadikan Flyover Pramuka dan Taman Kota Rawasari.

Judistira menyampaikan, peninjauan akan dilakukan oleh Komisi D pada pekan depan, Kamis (27/11/2025). Mereka akan melakukan pemeriksaan lokasi tersebut.

Baca Juga: Godok Raperda Penataan Wilayah Jakarta, Legislator Golkar Dadiyono Dorong Fokus Perbaiki Kualitas Layanan Publik

"Komisi D sebenarnya sudah menjadwalkan untuk melakukan cek lokasi, namun sempat tertunda. Kami sepakati tanggal 27 November nanti kami akan lakukan pemeriksaan lokasi," ujar Judistira, dikutip Kamis (20/11/2025).

Ia menerangkan, sengketa lahan telah berlangsung cukup lama. Sebab ahli waris mengklaim tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi ketika pemerintah mengambil alih lahan tersebut untuk pembangunan fasilitas umum.

Setelah peninjauan lapangan, Komisi D akan segera menggelar rapat kerja dengan pihak-pihak terkait, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna mengurai persoalan secara menyeluruh.

Baca Juga: Basri Baco: Program Sembako Golkar DKI Bukti Nyata Kepedulian pada Rakyat

"Kami berharap, pemeriksaan lokasi serta rapat-rapat nanti membuat permasalahan menjadi jelas. Hak dan keadilan bagi ahli waris juga bisa mendapatkan solusi," kata Judistira.

Anggota Komisi D itu menegaskan, pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan akan mengawal proses penyelesaian sengketa hingga tuntas.

"Kita Komisi D berkomitmen menyelesaikan itu," tegas Judistira.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Ahli Waris Alian Safri menyampaikan, pertemuan dengan Komisi D menjadi langkah penting menyelesaikan sengketa lahan yang telah bertahun-tahun.

"Alhamdulillah, kami sudah diterima oleh Komisi D. Kami meminta dilakukan survei lokasi untuk mencocokkan peta bidang fisik dengan data yang dimiliki ahli waris," tukas Alian.

Menurutnya, terdapat dua penggunaan lahan milik ahli waris yang tidak dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Pemprov DKI.

Masing-masing sekitar 5.217 meter untuk pembangunan Flyover Pramuka dan 7.177 meter untuk Taman Kota Rawasari.

"Itu menjadi tuntutan ahli waris supaya Pemprov membayar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," tandas Alian. (*)