Kebijakan Mutasi Pegawai Pemprov DKI Dikritik, Legislator Golkar Alia Laksono: ASN Harus Siap Ditugaskan di Manapun

AKURAT JAKARTA – Kebijakan mutasi ribuan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dilakukan Gubernur Jakarta, Pramono Anung belakangan ini menuai sorotan publik.

Salah satunya dari komika Soleh Solihun yang mengkritik prosesnya yang dinilai mendadak.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, turut memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur.

Baca Juga: Politisi Golkar Basri Baco Apresiasi Respon Cepat KAI Tangani Ancaman Longsor di Menteng

Ia mengatakan kepercayaannya bahwa proses mutasi telah dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikannya sebagai respons atas polemik yang muncul di media sosial.

"Kalau Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa mutasi itu dilakukan sesuai prosedur, saya percaya beliau memang menjalankannya sesuai aturan," tegas Alia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, isu waktu pemberitahuan yang minim, seperti yang disinggung oleh Soleh Solihun, adalah bagian dari risiko profesi yang harus diterima oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Alia Laksono Tegaskan Kader Golkar Bersama Masyarakat Tidak Hanya dalam Musim Kampanye

Ia menilai, seorang abdi negara atau civil servant dituntut untuk selalu siap menghadapi penugasan di mana pun dan kapan pun.

"Namanya juga civil servant atau pegawai negeri, memang harus siap ditugaskan di manapun dan kapanpun," tutur Alia.

Wakil Ketua Komisi A itu mengakui bahwa terkadang penugasan baru datang dengan persiapan yang mendesak. Namun, sebagai seorang pelayan publik, kesiapan adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar.

"Risikonya, kadang penugasan baru datang dengan waktu persiapan yang minim. Tapi sebagai pelayan publik, ready or not, ya harus siap," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara terkait kritik dari komika Soleh Solihun yang menilai sistem mutasi pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlalu mendadak.

Menurut Rano, proses mutasi pegawai Pemprov DKI justru melalui tahapan panjang dan tidak dilakukan secara tiba-tiba.

"Nggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang," jelas Rano dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2025). (*)