Kerugian Banjir Jabodetabek Capai Triliunan Rupiah, Legislator Golkar Dimaz: Masalahnya Kompleks dan Menahun

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menyoroti besarnya kerugian ekonomi akibat banjir yang terus berulang di wilayah Jabodetabek.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kerugian akibat banjir pada 2007 tercatat mencapai Rp5,2 triliun, belum termasuk kerugian ekonomi tidak langsung sebesar Rp3,6 triliun.

"Baru mulai tahun 2007 kerugian banjir lebih terdata secara sistematis. Itu pun belum menghitung kerugian psikologis, waktu, dan tenaga masyarakat," ujar Dimaz dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Baca Juga: Politisi Golkar Sardi Wahab Dampingi Mendagri Percepat Pemulihan Bencana di Aceh

Ia menambahkan, pada 2024 Kantor Berita Antara melaporkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang menyebutkan kerugian akibat banjir di Jakarta mencapai sekitar Rp2,1 triliun setiap tahun.

Menurut Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, jika ditelusuri secara historis, persoalan banjir di Jabodetabek sudah berlangsung selama puluhan tahun dan seiring dengan perjalanan perkembangan wilayah itu sendiri.

"Kalau kita mengurai sejarah banjir di Jabodetabek, panjangnya sama dengan sejarah banjir itu sendiri," kata Dimaz.

Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar Judistira Dukung Pembongkaran Tiang Monorel di Jalan Rasuna Said, Nilai Jadi Biang Kecelakaan

Ia menjelaskan, banjir di Jabodetabek dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga penanganannya menjadi sangat kompleks.

Pada masa Orde Lama, kepadatan penduduk, terutama di sepanjang daerah aliran sungai, menjadi salah satu pemicu utama banjir.

Masalah tersebut semakin berat seiring pertumbuhan jumlah penduduk Jabodetabek akibat urbanisasi dan perkembangan kawasan perkotaan. Kondisi ini diperparah oleh penurunan muka tanah yang terjadi secara masif.

"Pada 2005, terpantau sekitar 40 persen wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut, sehingga sangat rawan terhadap banjir," papar Dimaz.

Selain faktor kependudukan dan lingkungan, ia menilai perubahan iklim turut memperparah risiko banjir. Pola cuaca lima tahunan menyebabkan curah hujan sangat tinggi pada periode tertentu.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah banjir besar yang terjadi di Jakarta pada 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, 2013, 2014, dan 2015 berkaitan erat dengan curah hujan ekstrem serta fenomena meteorologis yang menyertainya.

Dimaz menegaskan, kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya membutuhkan pendekatan jangka panjang, lintas sektor, dan lintas wilayah agar kerugian sosial maupun ekonomi tidak terus berulang setiap tahun. (*)